.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana memakai jasa warga negara asing atau bule dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta penjelasan utuh dari Luhut.
"Masa 280 juta rakyat Indonesia, sekian banyak insinyur, sekian banyak lulusan S1, S2, S3 bahkan putra terbaik Indonesia sudah bisa kerja di NASA, anak sekian belas tahun sudah bisa lulus S3, nggak ada yang sanggup menjadi mandor," kata Daniel Johan dalam keterangan video kepada wartawan, Minggu (18/6/2023).
Daniel meminta Luhut memberikan penjelasan secara detail tugas-tugas pengawas IKN itu. Jadi, kata dia, diketahui bahwa memang tidak ada masyarakat Indonesia yang mampu menjalankan tugas sebagai mandor proyek IKN tiu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita dorong Pak Luhut jelaskan kepada masyarakat secara detail sebenarnya apa sih tugas mandor itu sehingga kita harus merekrut orang asing. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas ini tidak ada satupun dari 280 juta rakyat Indonesia sanggup," ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR RI itu menilai pekerjaan mandor adalah hal yang umum. Dia ingin proyek IKN itu melibatkan masyarakat lokal.
"Saya rasa mandor hal yang umum, kita berharap karena salah satu keberhasilan IKN adalah keterlibatan masyarakat lokal, rakyat Indonesia sendiri," katanya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan telah merespons kritikan terhadap rencana memakai orang asing dalam mengawasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Luhut awalnya mencontohkan bagaimana Indonesia dalam melakukan lompatan teknologi di bidang kendaraan listrik berkat belajar dari pemerintah China.
"Kita melakukan leap frog (lompatan) aja, kita belajar dari Tiongkok dia dulu tertatih-tatih selama 20 tahun, kita dalam setahun bisa melakukan leap frog," kata Luhut dalam acara Launching Prototype Battery Asset Management Services (BAMS) IBC, Senin (12/6).
Menurutnya hal ini sama dengan bagaimana Indonesia dapat mempelajari ilmu atau teknologi baru dengan mempekerjakan tenaga asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Dengan begitu tenaga kerja dalam negeri dapat menerima transfer ilmu dari luar.
"Jadi kita belajar dari mana saja, sepanjang itu tadi untuk kepentingan nasional kita nggak usah ragu-ragu," tegas Luhut.
"Kita kadang-kadang ini munafik, saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita nggak bisa?' Emang nggak bisa," tegas Luhut.
