Kritik PDIP soal 'Anggaran Stunting' Agar Tak Besar Pasak dari Tiang

Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang (Dok. Junimart Girsang)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan anggaran yang tidak tepat, salah satunya mengenai penanganan stunting. Guna mengoptimalkan anggaran yang tepat sasaran, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP Junimart Girsang meminta adanya aturan khusus dan pengawasan mengenai anggaran pengentasan stunting.

"Pemerintah Pusat perlu meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran yang produktif tepat sasaran dan mengingatkan para pemangku pelaksana," kata Junimart kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Junimart mengusulkan adanya persentase dalam penganggaran penanganan stunting. Salah satunya mengenai pembatasan anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya perlu juga dibuat aturan khusus untuk penggunaan anggaran penanganan stunting ini dengan persentase. Misalnya anggaran untuk stunting Rp 10 miliar maka yang bisa dipergunakan dalam biaya operasionalnya termasuk perjalanan dinas paling banyak 20% dari total Rp 10 miliar. Ini namanya lebih besar pasak daripada tiang," tutur dia.

Politikus PDIP itu memaparkan tujuan dari aturan khusus itu. Menurutnya, aturan khusus mengenai proporsi anggaran itu agar dana yang dikeluarkan dalam penanganan stunting tak ada penyimpangan.

"Pengawasan dan aturan khusus menyangkut target penggunaan dana stunting untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran dengan modus biaya rapat-rapat dan perjalanan," jelasnya.

"Terlepas dari itu mentalitas dan rasa empati para pelaku yang paling pokok diperbaiki," imbuhnya.

Simak sorotan Presiden Jokowi soal anggaran pada halaman berikut.

Saksikan Video 'Jokowi Temukan Anggaran Stunting Dipakai Untuk Perjalanan Dinas':

[Gambas:Video 20detik]

Jokowi Soroti Anggaran

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkap banyaknya cara penganggaran anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Bahkan, kata Jokowi, uang miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas hingga hal-hal yang absurd.

Jokowi mencontohkan salah satu penggunaan anggaran yang menurutnya tidak benar. Dia mengungkapkan, dari anggaran Rp 10 miliar untuk stunting, Rp 5 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.

"Contoh, ada anggaran stunting, Rp 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar," ujar Jokowi di BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).

Jokowi menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran tersebut. Dia pun meminta agar cara penganggaran APBN dan APBD untuk diubah.

"Ini ada di APBD nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran Rp 2,5 miliar. Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yg Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, nggak konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran, jelas," papar dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya