.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abadul Halim Iskandar mengungkapkan SDGs Desa menetapkan fokus gender pada tujuan partisipasi perempuan desa. Pelaksanaannya di lapangan tetap mempertimbangkan tujuan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
"Inilah yang mendasari penguatan posisi perempuan desa sekaligus mengadaptasikan budaya lokal. Sehingga, tidak terjadi gegar budaya atau sebaliknya penolakan dari berbagai pihak di lapangan," jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
"Kemendes PDTT telah menggabungkan seluruh informasi desa dalam sid.kemendesa.go.id. Di dalamnya terbaca hasil SDGs Desa pada level desa. Juga tercantum rekomendasi kegiatan lapangan untuk mencapai tujuan SDGs Desa yang berkaitan dengan perempuan. Bahkan, kepala desa dan sekretaris desa bisa mengunduh by name by address perempuan yang membutuhkan dukungan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta menerangkan data-data kuantitatif dari 103 juta warga desa serta 75.256 desa di seluruh Indonesia lengkap terkumpul di Kemendes PDTT. Namun, inovasi kebijakan masih membutuhkan data kualitatif perihal kedalaman tantangan, makna tindakan, hingga rumusan tahapan pengembangan lapangan.
"Tepat di sinilah dibtuhkan rekomendasi dari kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pegiat desa, dan lembaga swadaya masyarakat," katanya dalam acara Penutupan Program Indonesian Women in Leadership (I-WIL) di Yogyakarta, 14 Juni 2023.
Ia menambahkan tindak lanjut hasil pendampingan perempuan sangat bermakna, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya fokus pada penyusunan pedoman pendampingan, pelatihan, hingga strategi pemanfaatan APBDes bagi perempuan.
Sementara Country Director Oxfam di Indonesia, Maria Lauranti mengatakan sejak lima tahun lalu Oxfam telah melaksanakan I-WIL ini. Kegiatan dipusatkan di desa-desa di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
"I-WIL bertujuan mendukung organisasi masyarakat sipil nasional dan warga desa untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan menguatkan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan dan kepemimpinan," tambahnya.
Pimpinan Kadara NTB, Suhupawati menjelaskan isu khusus para legal perempuan. "Kekerasan terhadap perempuan desa hendaknya diatasi dengan pelatihan paralegal perempuan. Pelatihan ini didukung pemerintah desa," ungkapnya.
Namun, paralegal perempuan kerap mendapat masalah, sebagaimana pernyataan pimpinan KTAS NTT, Maria Filiana Tahu.
"Tidak jarang kader paralegal perempuan mendapatkan telpon dan informasi kekerasan pada tengah malam. Keamanan paralegal jadi mengkhawatirkan saat berjalan di wilayah desa yang luas, gelap, dan sepi di NTB dan NTT. Mereka juga kerap mendapat teror dari para lelaki. Karena itu, dibutuhkan dukungan aparat keamanan bagi paralegal perempuan," ujarnya.
Pimpinan Kalyanamitra, Listyowati, meluaskan perspektif peranan perempuan desa. Ia mengatakan pelaksanaan SDGs Desa pada level desa harus selalu terhubung kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"LSM-LSM perempuan telah berhasil membawa isu kerja sama perempuan dan lelaki di desa sampai ke forum ASEAN sejak tahun 2022. Apresiasi yang tinggi muncul dari berbagai negara ASEAN atas topik ini," kata Listyowati.
Lihat juga Video 'Ganjar Minta Relawan Dekati Gen Z-Perempuan Desa':
