.webp)
Secara garis besar, politik etis merupakan sebuah upaya balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan Belanda. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda pada saat itu.
Untuk membahas lebih lanjut mengenai politik etis mulai dari pengertian, tokoh-tokoh, dan dampak yang ditimbulkannya, simak artikel ini hingga akhir ya detikers.
Pengertian Politik Etis
Dikutip dari buku Politik Etis dan Pengaruhnya Terhadap Pergerakan Nasional (2021) karya Sri Rejeki Merdekawaty, politik etis dideskripsikan sebagai suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan politik etis tentunya tidak dibuat secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh penderitaan rakyat Hindia Belanda (Indonesia) ketika adanya kebijakan ekonomi cultuurstelsel atau sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda pada 1830.
Kebijakan pemerintah Belanda tersebut bahkan mendapat kritik dari politikus hingga intelektual Belanda.
Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer merupakan dua tokoh yang berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda merupakan sebuah tindak eksploitasi yang menurunkan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah Belanda dianggap memiliki hutang tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat Hindia Belanda.
Dengan adanya kritikan tersebut, akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda.
Tokoh-tokoh Politik Etis
Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik etis, dikutip dari laman pemerintah Provinsi Jambi.
1. Pieter Brooshooft
Pieter Brooshooft merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda. Beliau mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasikan berbagai kesengsaraan rakyat Hindia Belanda karena adanya sistem tanam paksa. Ia juga menuangkan gagasannya mengenai hal tersebut dalam bukunya yang berjudul Memorie Over den Toestand in Indie.
2. Conrad Theodore Van Deventer
Conrad Theodore Van Deventer merupakan seorang ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan. Dalam bukunya yang berjudul Een Eereschuld (1899) ia menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan kepada masyarakat pribumi Hindia Belanda atas kekayaan yang diterima dari penderitaan mereka.
3. Eduard Douwes Dekker atau Multatuli
Douwes Dekker merupakan penulis dari buku Max Havelaar. Buku tersebut merupakan sebuah novel satir yang berisikan kritik atas perlakuan buruk penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Buku ini diterbitkan pada tahun 1860 dan langsung membuat heboh banyak orang pada saat itu.
Dampak Adanya Kebijakan Politik Etis
Kebijakan politik etis ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi Hindia Belanda, seperti saat pemerintah Belanda mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa-Madura, hingga adanya trem listrik yang mulai beroperasi di Batavia.
Selain itu dalam bidang pertanian, pemerintah Belanda juga mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dan sebagai upaya untuk meratakan kepadatan penduduk di wilayah Hindia Belanda, pemerintah juga melakukan migrasi ke perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.
Kebijakan politik etis ini berakhir saat Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.
Demikian penjelasan mengenai kebijakan politik etis yang terjadi pada masa kolonial di Indonesia. Semoga bermanfaat detikers!
(fds/fds)
