.webp)
Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri mengusut 190 laporan polisi terkait kasus perdagangan orang. Sebanyak 824 korban yang hendak dikirimkan ke luar negeri secara ilegal bisa digagalkan.
Laporan tersebut terdiri dari laporan masyarakat dan laporan tipe A atau laporan yang dibuat polisi untuk langsung melakukan pengusutan.
"Hasil analisa dan evaluasi (anev) penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 sampai 11 Juni 2023 antara lain berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian untuk berdasarkan jumlah TPPO sebanyak 824 orang terdiri dari perempuan dewasa 370 korban, kemudian anak perempuan 42 korban, laki-laki dewasa 389 korban, anak laki-laki 23 korban," jelasnya.
Penindakan terhadap kejahatan TPPO telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas TPPO. Jenderal Sigit kemudian menindaklanjuti perintah Jokowi dengan membentuk Satgas TPPO yang dipimpin Irjen Asep Edi Suheri.
Polisi telah menetapkan 212 orang sebagai tersangka dari berbagai daerah berkaitan dengan laporan dugaan perdagangan orang itu. Penetapan ratusan tersangka dilakukan dalam kurun 7 hari pada 5-11 Juni 2023, setelah diresmikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ramadhan pun menjelaskan sebanyak 190 laporan polisi terkait TPPO itu terdiri dari 15 laporan polisi yang diterima Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kalimantan Utara, 7 laporan di Polda Sumatera Utara, 4 laporan di Polda Sumatera Barat, 4 laporan di Polda Riau, 5 laporan di Polda Kepulauan Riau, dan 3 laporan di Polda Jambi.
 Kepala Satgas TPPO Irjen Asep Edi Suheri (tengah) saat jumpa pers kasus TPPO beberapa waktu lalu Foto: (Dok. Istimewa) |
Kemudian, 3 laporan di Polda Sumatera Selatan, 5 laporan di Polda Bengkulu, 1 laporan di Polda Lampung, 5 laporan di Polda Banten, 4 laporan di Polda Metro Jaya, 36 laporan di Polda Jawa Barat, 25 laporan di Polda Jawa Tengah, 4 laporan di Polda Jawa Timur, dan 4 laporan di Polda Bali.
Lalu, 4 laporan di Polda Nusa Tenggara Barat, 5 laporan di Polda Nusa Tenggara Timur, 26 laporan di Polda Kalimantan Barat, 25 laporan di Polda Kalimantan Timur, 2 laporan di Polda Sulawesi Selatan, serta masing-masing 1 laporan di Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua.
Satgas TPPO, kata Ramadhan, terus mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri. Terlebih tawaran yang berupa iming-iming gaji besar dan proses yang mudah.
Dia menganjurkan masyarakat melalui tindakan resmi dan mengikuti prosedur yang ada jika ingin bekerja di luar negeri.
"Pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan perlindungan hukum. Apabila masyarakat ingin bekerja di luar negeri silakan menggunakan jalur resmi yang tersedia di melalui Perusahaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia (P3MI)," imbaunya.
Simak Video 'Detik-detik Penggerebekan Rumah Penampungan TKI Ilegal di Lumajang':
