Depdiknas Bikin Buku Sejarah 2004 'Nihil PKI' dari Sejarawan

Bogor - Pejabat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menegaskan pembuatan kurikulum 2004 untuk buku sejarah SD hingga SMA yang tidak mencantumkan kata PKI di belakang istilah Gerakan 30 September telah berdasarkan fakta sejarah dari para sejarawan.Depdiknas menegaskan tidak ada maksud melakukan penjerumusan. Tapi lebih karena pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mendapat kebenaran hakiki."Rekomendasi penulisan buku sejarah berdasarkan pertimbangan akademis dari para ahli sejarah. Materi tidak menyebutkan PKI tidak ada sama sekali dalam standar isi kurikulum," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Mansyur Ramly ketika dihubungi wartawan, Sabtu (16/9/2006).Menurut Mansyur, dicantumkan atau tidak kata PKI itu sangat terkait dengan sejarah."Sejarah dan fakta tergantung para sejarawan. Kalau pendekatan kurikulum kan terbuka," ujarnya.Akibat tidak dicantumkannya kata PKI dalam kurikulum 2004, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sejumlah pejabat Depdiknas.Pejabat Depdiknas yang baru diperiksa Kejagung adalah Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Diah Hariyanti pada Jumat kemarin 15 September 2006."Apa yang dilakukan Kejagung hanya ingin tahu duduk masalah," ujar Diah di sela diskusi Forum Wartawan Pendidikan 2006 di Wisma Depdiknas Argamulya, Tugu, Bogor, Sabtu (16/9/2006).Selain Diah, mantan Kepala Pusat Kurikulum yang kini menjadi Sekretaris Balitbang Depdiknas Siskandar juga telah diperiksa."Depdiknas sama sekali tidak ada niat untuk melakukan penjerumusan," tegas Diah. (ir/sss)