.webp)
DPD RI menganggarkan Rp 14,4 miliar untuk perbaikan ruangan anggota DPD RI dan Rp 4,8 miliar untuk perbaikan toilet. Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mengatakan ruang kerja anggota DPD RI memang banyak yang bocor.
"Apa yang disampaikan Sekjen itu benar, bahwasanya dari tahun 2000 sekian itu sampai hari ini belum pernah renovasi dan boleh dicek Gedung DPD itu lihat lubang-lubang bahkan di ruang anggota masuk air loh, ruang kerja, ruangan staf," ujar Abdul Rachman kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).
Dia mengatakan anggaran tersebut muncul berdasarkan pernilaian dan perhitungan dari Kementerian PUPR. Dia menyebut anggaran belasan miliar rupiah itu digunakan untuk perbaikan ruang kerja 136 anggota DPD, bukan cuma satu.
"Sudah pas, kami itu kan 136 anggota. Jadi kalau ruangan itu Rp 50 juta per ruangan itu sebenarnya sudah hitungan dari PUPR. Iya, kalau mau lihat toiletnya juga begitu. Sampai hari ini belum pernah tersentuh. Itu banyak yang mandek sudah, bahkan airnya nggak jalan, memang fasilitas itu," ujarnya.
Dia juga membandingkan kondisi gedung DPD dengan gedung DPR. Menurutnya, kondisi gedung DPR lebih baik.
"Beda kami dibandingkan sama DPR-lah gedungnya. Yang hampir setiap saat mungkin mereka bisa renovasi, kalau kami baru tahun ini kok. sebenarnya dari tahun 2019 kami ajukan baru tahun ini direalisasikan. Itu anggota Komisi III hanya mempertanyakan saja, bukan mengkritik, dan pada akhirnya disetujui juga sama Komisi III (DPR)," ujarnya.
Dia juga berharap Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melihat langsung kondisi gedung DPD sebelum mengkritik soal anggaran. Dia mengatakan ruang kerja para anggota DPD sudah kemasukan air sehingga layak direnovasi.
"Boleh diceklah. Jadi Formappi itu jangan asal ngomong juga, boleh diceklah ke ruangan kami," ucapnya.
Sebelumnya, DPD menganggarkan Rp 14,4 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota DPD. Selain itu, DPD menganggarkan Rp 4,8 miliar untuk renovasi toilet.
Besaran anggaran itu kemudian dikritik Peneliti Formappi Lucius Karus. Dia menilai anggaran proyek tersebut hanya suka-suka DPD.
"Karena orang juga jarang bicarakan, berkunjung ke DPD, saya rasa anggaran itu suka-suka DPD saja," ucap Lucius saat dihubungi, Rabu (7/6).
Dia menilai proyek tersebut dilakukan asal sekadar ada anggaran. Lucius juga menyinggung soal perbaikan fasilitas di DPR.
"Sama saja dengan DPR, perbaikan toilet, renovasi ruangan, banyak didorong bukan untuk memperbaiki, lebih banyak karena ada keinginan untuk mengerjakan proyek, sehingga mereka membuat anggaran perbaikan," ucap Lucius.
"Dengan cara itu, ada semacam asal ada proyek terus-menerus," katanya.
Lucius pun menduga jangan-jangan toilet di DPD sengaja dirusak agar ada proyek perbaikan toilet.
"Gunakan toilet DPD juga orang-orang terbatas, mungkin perlengkapan toilet sengaja dirusak agar bisa mendapat proyek," ucapnya.
