.webp)
Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil jajaran direksi PT Taman Impian Jaya Ancol pekan depan. Agenda pemanggilan untuk mengklarifikasi isu proyek mangkrak hingga dualisme internal.
"Kita akan panggil dalam rapat rutin karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja selain SKPD, termasuk juga BUMD," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).
"Kita pekan depan akan coba memanfaatkan satu dua hari rapat kerja mengundang mitra cuma ini sedang kita buat lead prioritasnya mana dulu ya di untuk pekan depan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu yang diklarifikasi adalah kabar mengenai proyek pembangunan ABC Mall yang mandek karena adanya konflik internal. Ismail memandang beberapa proyek yang bergulir di Ancol emang sempat mangkrak akibat pandemi COVID-19.
Kala itu, Ancol berupaya tak melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Ditambah lagi, adanya perombakan jajaran direksi selama beberapa tahun belakangan tentu menjadi faktor lainnya.
"Kalau terkait pembangunan projek, berapa proyek di Ancol yang mangkrak ada banyak faktor pertama proyek itu dicanangkan ketika ada COVID sehingga secara finansial tidak jadi prioritas yang dituntaskan karena kita tahu Ancol berupaya bertahan untuk tidak melakukan banyak PHK karena dia industri hiburan sehingga otomasi itu tidak dilaksanakan. Kalau pun ada faktor finansial juga karena ada beberapa ada proses penggantian sampai dua kali sampai tiga kali yang terakhir direktur utama dan jajarannya. Ini juga yang jadi salah satu faktor yang menjadi faktor," terangnya.
Meski begitu, sampai saat ini dirinya belum menerima informasi yang jelas mengenai isu yang menerpa salah satu BUMD DKI Jakarta itu. Namun yang pasti, Politikus PKS itu memandang momentum tersebut mestinya dijadikan Pemprov DKI untuk berbenah.
"Saya pikir sudah waktunya BP BUMD melakukan pembenahan dan fungsinya sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah justru terganjal oleh masalah internal makanya kita akan lihat sejauh mana BP BUMD membenahi. Karena untuk penempatan personel di BUMD itu kan lebih banyak nanti selain gubernur juga BP BUMD," ucapnya.
(taa/isa)
