Pilkada Gabungan Perlu Manajemen Baik

Jakarta - Pilkada gabungan dimungkinkan melakukan efisiensi berbagai hal. Namun sebelum hal itu dilakukan, perlu disiapkan manajemen pelaksanaan yang baik.Hal tersebut disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Kausar AS, di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/9/2006)."Itu (pilkada gabungan) butuh pengelolaan yang baik agar penyelenggaraan pilkada lebih efisien," kata Kausar.Pemerintah tengah memikirkan berbagai hal terkait wacana pilkada gabungan tersebut. Salah satunya adalah mengenai payung hukum untuk pilkada gabungan tersebut."Kalau menurut saya, tidak perlu ada payung hukum (khusus). Tapi mungkin ada baiknya dipikirkan mau bentuknya seperti apa. Bagian terpenting adalah manajemen penyelenggaraannya," ujar Kausar.Yang jelas, sambung Kausar, pilkada gabungan ini memungkinkan adanya efisiensi terhadap berbagai hal. Antara lain masalah dana dan keamanan."Kalau memilih bupati dan gubernur dalam satu pilkada kan tentu efisien," tutur Kausar.Wacana untuk melaksanakan pilkada gabungan memang tengah berkembang di sejumlah daerah, salah satunya Jawa Barat. Di provinsi ini berkembang keinginan untuk melaksanakan pilkada gabungan pada 2008. Dalam pilkada ini, warga akan memilih gubernur dan bupati sekaligus. (djo/sss)