Indonesia dan Malaysia resmi menjalin kerja sama pengakuan sertifikat halal. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang saling pengakuan sertifikat halal bagi produk domestik.
Penandatanganan dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman resmi PM Malaysia di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia. Keduanya turut membahas sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang.
Adapun perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Direktur Jenderal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Datuk Hajah Hakimah Binti Mohd Yusoff. Sert disaksikan oleh Presiden Jokowi dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.
"Alhamdulillah, pada hari ini, bertepatan dengan Kunjungan Kerja Bapak Presiden Jokowi ke Malaysia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia secara resmi menandatangani kerja sama pengakuan sertifikat halal," kata Aqil dalam keterangan tertulis, Kamis (8/6/2023).
"Ini merupakan satu langkah maju kita dalam rangka memajukan kerja sama bilateral kedua negara untuk mendorong peningkatan perdagangan produk halal, sehingga implikasi nilai ekonomi produk halal kita bagi perekonomian bangsa lebih meningkat," imbuhnya.
Aqil menjelaskan kedua negara melalui BPJPH dan JAKIM sepakat mendorong dan mempromosikan kerja sama teknis dalam prosedur penilaian kesesuaian, akreditasi halal, spesifikasi standar, dan peraturan teknis untuk penerbitan sertifikat halal. Kedua lembaga ini juga menyepakati saling pengakuan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan JAKIM untuk produk dalam negeri yang diekspor antara kedua negara.
"Saling keberterimaan sertifikat halal ini diharapkan juga akan mempermudah aktivitas kerja sama perdagangan, yang dengan itu meningkatkan volume dan nilai perdagangan produk halal kita," terangnya.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam pertukaran pengalaman dan pengetahuan di bidang teknologi, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan penelitian dan pengembangan (litbang), yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Kedua pihak juga akan menyepakati bidang kerja sama sertifikasi halal lainnya.
Lebih lanjut, Aqil mengatakan pemerintah Indonesia melalui BPJPH terus mendukung penguatan kerja sama produk halal di tingkat global. Sebab, pemerintah RI bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal nomor satu di dunia.
Untuk mewujudkan cita-cita itu, kata Aqil, diperlukan kerja sama dan sinergi JPH di antara seluruh stakeholders di tingkat global.
"Kesepakatan-kesepakatan penting di dalam MoC ini akan memperkuat sinergi yang telah terjalin, memperkuat ekosistem halal yang dengan itu kita dapat menjadi pemain penting dalam industri dan pasar global produk halal," ungkap Aqil.
"Dan tentu ini kita laksanakan dengan senantiasa tunduk dan patuh terhadap regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku," tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh delegasi Indonesia yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum,dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.
(prf/ega)