JK: Interpelasi Impor Beras Wacana Demokratis

Jakarta - Pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras. Penolakan dan ancaman interpelasi dari sejumlah kalangan di DPR-RI dinilai tak lebih sebagai wacana dalam alam demokrasi. "Jangan selalu kalau ada 10-20 orang (anggota DPR) menolak, itu dianggap DPR yang menolak. Tidak. Komentar itu (interpelasi) kita menghargai sebagai wacana demokratis," kata Wapres Jusuf Kalla (JK). Demikian disampaikan JK menjawab pertanyaan wartawan tentang penolakan impor beras ancaman interpelasi yang dilontarkan dari Senayan. Tanya jawab berlangsung usai rapat Komite Kebijakan Persiapan Percepatan Penyediaan Infrastruktur di gedung Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (15/9/2006). Menurut JK, sejauh ini tidak ada penolakan resmi dari DPR terkait rencana pemerintah untuk kembali impor beras. Pihak DPR memahami bahwa langkah itu terpaksa dilakukan untuk mempertahankan jumlah minimal cadangan nasional agar stabilitas harga di pasar terjaga. Apabila benar DPR menolak rencana impor dan berniat mengajukan interpelasi, tentu lembaga negara tersebut akan membahas dan memutuskannya di dalam rapat pleno. Keputusan itu akan disampaikan secara resmi ke pemerintah, dan bukan sekadar disuarakan melalui sejumlah anggota parlemen. "Yang penting, tidak ada penolakan di DPR. Tapi yang lebih penting lagi, stabilitas harga dan seterusnya sangat penting bagi bangsa ini," tandas JK. (nrl/)