.webp)
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI hari ini. Ia ingin permasalahan korupsi BTS diselesaikan secara holistik atau tuntas secara keseluruhan.
"Nah, saya sekarang ke Komisi III untuk case yang sama, dia (Ketua MAKI Bonyamin) pendekatan di Komisi I, saya pendekatannya di Komisi III. Intinya adalah kita pengin BTS ini diselesaikan secara holistik," kata Saut di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Saut ingin penyelesaian kasus BTS dilakukan secara mendalam, untuk semua pihak yang terlibat. Ia tak ingin penyelesainnya melihat latar belakang seseorang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut di dalamnya. Jadi, tanpa melihat latar belakang apapun apakah dia wiraswasta, penyelenggara negara, kalau di KPK ada istilah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan siapapun parpol itu mereka harus equal di depan hukum," tutur Saut.
Ia menyebut kedatangannya untuk mendorong DPR berdialog dengan Kejaksaan Agung supaya kasus korupsi BTS menjadi terang. Ia merujuk pada kasus Sambo yang akhirnya didiskusikan oleh Komisi III.
"Kita harus membuka ini sama-sama kalau saya kutip bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto Ketua Komisi III DPR) itu kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaaan. Jadi, kita harus lakukan model dialog yang sama," ujar Saut.
"Iya (dorong Komisi III DPR berdialog dengan Kejaksaan Agung). Dan itu membawa semua orang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan. Terlalu capek kalau saya datang ke mari seharusnya saya tidur-tidur di rumah, tapi saya tetap datang ke mari untuk membahas itu," ungkapnya.
Untuk diketahui, kasus yang menjerat Mantan Menteri Kominfo, Johnny Plate, bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata di tanah air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.
Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, disebut para tersangka yang jumlahnya enam orang telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Oleh karena itu, pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (triliun). Nantinya para tersangka segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum agar segera disusun dakwaan dan disidangkan.
Simak juga 'Mahfud Perintahkan Irjen Kominfo Kejar Aliran Dana Proyek BTS':
