.webp)
KPK menyebutkan uang korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Kabupaten Pemalang nonaktif, Mukti Agung Wibowo, turut mengalir ke Muktamar PPP tahun 2020. Sekjen PPP Arwani Thomafi menegaskan kegiatan muktamar partainya tidak melibatkan bantuan dana dari Mukti Agung.
"Muktamar PPP itu 2020 yang dilaksanakan secara hybrid di Makassar dan di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Semarang untuk di Jawa Tengah, itu tidak ada bantuan dari Bupati Pemalang atau dari kepala dinas atau dari orang-orangnya bupati atau orang-orangnya kepala dinas. Clear nggak ada," kata Arwani di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).
Arwani menilai rentang waktu pelaksanaan Muktamar PPP di Makassar dan pelantikan Mukti Agung Wibowo sebagai Bupati Pemalang terpaut jauh. Muktamar PPP diketahui dilaksanakan pada 2020, sementara Mukti baru menjabat Bupati Pemalang pada 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Muktamar itu tahun 2020 bulan Desember ya. Coba pelantikan Bupati Pemalang itu tahun berapa. Emang kami mengusung bupati yang bersangkutan bersama PPP dan Partai Gerindra, tetapi kami membantah ada aliran itu," jelas Arwani.
Arwani menegaskan PPP pun meminta KPK buka-bukaan data perihal temuan adanya aliran uang korupsi Bupati Pemalang mengalir ke Muktamar PPP.
"Jika KPK misalnya ada bukti atau informasi misalnya uangnya itu dikasihkan siapa gitu loh, PPP itu siapa. Jangan-jangan hanya untuk ngaku-ngaku kan bisa saja. Tapi kami clear Muktamar PPP di Makassar dan di beberapa kota secara hybrid itu clear tidak ada bantuan dari Bupati Pemalang atau kepala-kepala dinas," jelas Arwani.
Dugaan Aliran Uang Korupsi ke Muktamar PPP
KPK telah menetapkan tujuh tersangka baru kasus korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nonaktif Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW). KPK menyebut dana yang diterima Mukti Agung dalam kasus korupsi tersebut untuk membiayai kegiatan sebuah partai politik.
"Digunakan AJW membiayai berbagai kebutuhan MAW yang di antaranya digunakan untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu partai di Makassar tahun 2022," kata Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers, Senin (5/6).
Adi Jumal Widodo (AJW) sendiri merupakan orang kepercayaan dari Mukti Wibowo. Adi Jumal ditunjuk oleh Mukti Wibowo untuk mengatur proyek rotasi para ASN di Pemkab Pemalang.
"MAW mempercayakan AJW untuk mengurus peraturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di pemerintahan Kabupaten Pemalang," katanya.
Jabatan yang dikondisikan untuk diisi adalah Eselon IV, Eselon III, dan Eselon II di Pemkab Pemalang. Biayanya pun bervariasi mulai Rp 15 juta sampai Rp 100 juta.
"Jadi untuk menempati posisi-posisi itu, ada tarif yang harus dibayar kepada MAW selaku bupati. Besarannya mulai dari Rp 15 juta sampai dengan Rp 100 juta. Tergantung dari seberapa strategis posisi tersebut," ungkapnya.
Asep mengatakan penyerahan uang korupsi tersebut dilakukan di kantor Adi Jumal, dan langsung diinformasikan ke Mukti Agung. Jadi, menurut Agus, Adi Jumal berperan sebagai perantara.
"Penyerahan secara tunai di kantor AJW, dan selalu di informasikan ke Saudara MAW. Jadi AJW ini perantaranya. Karena MAW adalah bupatinya," sebutnya.
(ygs/eva)
