.webp)
Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan, untuk melawan paham dan aksi terorisme di Indonesia, perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian itu meliputi penambahan anggaran, penguatan organisasi yang baru, dan penambahan personel serta penyesuaian kompetensi.
"Anggaran yang diterima oleh BNPT RI tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang harus diselenggarakan untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).
Dalam rapat kerja BNPT RI dengan Komisi III DPR RI, Rycko menjelaskan terkait dengan penyusunan organisasi baru dan penambahan personel perlu dilakukan. Sebab, saat ini struktur organisasi saat ini masih mengacu pada tugas dan dan fungsi dengan struktur organisasi yang menyebabkan beberapa fungsi belum dapat terakomodasi dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi sebagaimana amanat Perpres Nomor 46 Tahun 2010, terdapat penambahan tugas dan fungsi yang harus diemban oleh BNPT RI. Namun struktur organisasi saat ini masih mengacu pada tugas dan fungsi sebelumnya," imbuhnya.
BNPT pun berkomitmen melawan paham dan aksi terorisme di Indonesia sesuai dengan mandat Undang-Undang No 5 Tahun 2018.
"Kami berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni," ujarnya.
Mendengar penjelasan Kepala BNPT RI, sejumlah anggota DPR Komisi III menyetujui penambahan anggaran mengingat pentingnya menciptakan deteksi dini dan membangun generasi muda yang memiliki daya tangkal terhadap paham-paham yang mengajarkan kekerasan .
"Kadang, saat nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada ledakan. Tentunya harus ada pencegahan dini supaya tidak terjadi yang seperti ini. Persoalan terorisme merupakan urusan bangsa dan negara. Kita harus dapat menjaga anak-anak kita agar dapat berguna bagi bangsa dan negara," kata anggota Komisi III DPR RI Supriansa.
Senada dengan Supriansa, anggota Komisi III DPR lainnya, yaitu Sarifuddin Sudding, menyetujui penambahan anggaran tersebut. Menurutnya, jika negara serius terkait masalah terorisme, peran BNPT RI harus dikuatkan.
"Kalau kita serius terkait masalah ancaman terorisme, kita harus perkuat dari segi anggaran," jelasnya.
Dalam RKP 2024, BNPT RI akan mengajukan usulan inisiatif baru kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bagian Anggaran DPR sebesar Rp 456.092.523.700. Kemudian terdapat usulan adanya Pusdalsis, Pusdiklat, UPT daerah, perwakilan luar negeri serta penambahan jumlah personel.
Lihat juga Video 'Belanja Pemerintah Capai Rp 2.400 T di 2024, Dominan untuk Pemilu':
