.webp)
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan perihal 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berisiko tidak tercapai. Suharso menyoroti sinkronisasi daerah.
"Itu satu contoh tidak sinkronnya, rencana pembangunan nasional dengan di mana sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah. Bahwa ada janji-janji politik calon bupati, gubernur, wali kota, dan juga janji Bapak Presiden waktu itu," kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Suharso menjelaskan, semua itu harus disinkronkan dalam bentuk kebijakan, baik RPJMN maupun RPJMP, yang kemudian diturunkan ke rencana kerja tahunan. Dia mencontohkan program stunting yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi misalnya program stunting, maka program stunting itu mestinya juga menjadi perhatian daerah, sekarang kita sama-sama targetnya harus 14%. Ya ayo, tempat saya berapa persen ya, oh tempat saya paling tinggi 25 gimana caranya saya bisa ikut turun, begitu loh," ujar Suharso.
"Jadi sasaran ini harusnya satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah, ke depan kita nggak bisa mengulang itu. Jadi harus bareng dalam hal mencapai target nasional. Namanya aja sasaran pembangunan nasional, ya artinya berlaku di seluruh bidang," sambung dia.
Suharso lalu berbicara mengenai imunisasi dasar lengkap untuk 5 jenis vaksinasi. Dia mengatakan peluang anak-anak yang mendapatkan imunisasi lengkap tidak terkena stunting bakal jauh lebih baik.
"Kalau mereka yang berusia balita bisa mendapatkan imunisasi lengkap dengan baik peluangnya untuk tidak terkena stunting itu jauh lebih baik. Tapi mereka yang tidak dapat IDL peluangnya bisa 2 kali, ini contoh satu saja," ujar Suharso.
Selain itu, Suharso mencontohkan soal pembangunan bendungan yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, menurut Suharso, pembangunan itu tak diikuti dengan penyiapan pembangunan irigasi sekunder oleh pemerintah daerah.
"Jalan nasional diratakan dibaguskan dan seterusnya, jalan-jalan kabupaten, kota, provinsi yang menyertainya ya tugas mereka. Ketika mereka memang tidak mampu dalam pembiayaan maka kami hadir dengan menggunakan inpres jalan. Nah itu kita berjalan dengan baik," ujar Suharso.
Suharso menyampaikan contoh-contoh tersebut dalam rangka menjelaskan tentang kekhawatiran sejumlah sasaran tidak tercapai. Menurut Suharso, ada sasaran pembangunan yang bisa dicapai saat ini dan ada juga yang bakal menjadi pekerjaan rumah ke depannya.
"Jadi yang saya kasih contoh itu sasaran yang kita khawatirkan tidak tercapai, jangan dianggap sasaran yang ditentukan oleh Pak Jokowi. Ya nggak," ujar Suharso.
Sebelumnya, Suharso mengatakan indikator kesehatan dalam negeri mengalami kemajuan namun dalam masalah besar. Indonesia masih menghadapi masalah kesehatan, seperti kusta, malaria, dan TBC (tuberkulosis).
Bahkan, menurut Suharso, ada 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang kesehatan yang berisiko tidak tercapai.
"Sepuluh indikator RPJMN berisiko tidak tercapai. (Pertama) Imunisasi dasar lengkap itu pada 2022 63,17% dari target 2024 90%," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Senin (5/6/2023).
Kedua, angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai sebesar 14% tahun depan. Namun capaian pada 2022 masih sebesar 21,6%
Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7% pada 2022. Target RPJNM 2024 sebesar 7%. Keempat, tuberkulosis yang ditargetkan 297 orang per 100 ribu penduduk pada 2024.
Namun, pada 2022, angkanya masih di kisaran 354 orang per 100 ribu penduduk. Suharso menyoroti tingginya kasus TBC di Indonesia yang mencapai 969 ribu kasus baru per tahun.
"Kasus TB kita nomor 2 di dunia, 969 ribu kasus baru per tahun," tuturnya.
Kelima, eliminasi yang sebesar 372 per kabupaten/kota pada 2022, dari target tahun depan sebanyak 405 per kabupaten/kota. Keenam, eliminasi kusta hanya 403 kabupaten/kota di 2022 dari target 514 per kabupaten/kota pada 2024.
Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10% per 2022. Target perokok anak di tahun 2024 adalah sebesar 8,7%.
Kedelapan, obesitas pada penduduk dewasa yang sebesar 21,8% pada 2022. Kesembilan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang diharapkan bisa menyentuh angka 100% di tahun depan, namun baru tercapai 56,4% tahun 2022. Kesepuluh, puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar yang baru 56,07% dari target 83%.
(knv/imk)
