Jika Tidak Transparan, Pemerintah Jangan Ngotot Beli Panser

Jakarta - Jika akuntabilitas tidak dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah diminta tidak memaksakan diri membeli 32 panser VAB buatan prancis untuk melengkapi pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Libanon."Dalam penggunaan anggaran, apalagi anggaran itu besar dan tidak melalui prosedur, fraksi kita sangat menentang," tegas anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, kepada detikcom usai acara pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu) di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (14/9/2006).FPDIP sendiri menurutnya sangat mendukung pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Libanon karena hal itu merupakan amanat konstitusi.Effendi meminta agar pemerintah menyadari kondisi sesungguhnya keuangan negara. Dengan anggaran yang defisit, sangat tidak layak memaksakan diri untuk membeli panser tersebut."Pertanyaan saya apakah memang perlu pasukan kita menggunakan panser. Kan kita bisa bilang ke UN, dalam tugas UNIFIL nanti kita tidak mesti ditempatkan pada posisi mekanik dan patroli," cetusnya."Jangan selalu pemerintah mengambil sikap yang instan untuk kepentingan politik pragmatisnya dengan mengorbankan dan menabrak aturan yang ada," imbuhnya lagi.Meski begitu Effendi mengkritik mantan rekan-rekanya di Komisi I yang begitu saja menyetujui besarnya jumlah alokasi anggaran yang diajukan pemerintah untuk pemberangkatan pasukan perdamaian TNI ke Libanon."Padahal dana yang diganti PBB itu jumlahnya sangat kecil. Masa azas manfaatnya tidak ditimbang dulu," tandasnya. (bal/)