40 Desa di Riau Kena Abrasi 4-8 M/Tahun

Pekanbaru - Wah, gawat! Sebanyak 40 desa di Riau yang berada di kawasan Selat Malaka mengalami abrasi. Setiap tahunnya laju abrasi rata-rata 4 hingga 8 meter. Bila dibiarkan, ini ancaman serius untuk masyarakat di tepian pantai. Hal itu disampaikan Kabag Humas Johansyah Syafri pada detikcom, Kamis (14/9/2006). Dia menyebutkan, berdasarkan hasil pendataan tim penanggulangan bencana Bapedalda Kabupaten Bengkalis, terjadi abrasi di 40 desa di wilayah Bengkalis kepulauan. Kerusakan mulai tingkat rendah hingga berat.Tingkat kerusakan rendah terjadi di sembilan desa yaitu Desa Meskom (Kecamatan Bengkalis), Tanjung Samak dan Sungai Cina (Rangsang), Melai (Rangsang Barat). Kemudian Desa Teluk Rhu, Tanjung Punak, Pangkalan Nyirih dan Teluk Lecah (Rupat). "Tingkat kerusakan sedang terjadi 11 desa, di antaranya Desa Bantan Air, Bantan Tengah, Jangkang, Selat Baru (Bantan). Desa Sonde dan Senoyong (Rangsang), Api- Api (Bukit Batu) serta Tanjung Medang Rupat Utara," terang Johan. Kerusakan berat terjadi di 20 desa, yaitu di Desa Muntai dan Pambang di Kecamatan Bantan. Desa Bantar, Anak Setatah, Kedabu Rapat dan Tanjung Kedabu di Rangsang Barat. Kemudian di Desa Kadur di Rupat Utara, Desa Aali di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Desa Centai, Teluk Belitung, di Kecamatan Merbau. Desa Sepahat dan Tenggayaun di Kecamatan Bukit Batu. Panjang pantai yang terkena abrasi pada tingkat rendah, terang Johan, berkisar antara 500 meter sampai 3.000 meter, dengan tingkat laju abrasi rata- rata 1 hingga 2,5 meter per tahunnya. Kerusakan sedang sekitar 1.000 sampai 5.000 meter dengan laju abrasi rata- rata 2 hingga 4 meter per tahun. Sedangkan kerusakan berat, panjang pantai yang terkena abrasi mulai dari 3.000 meter sampai 7.000 meter dangan laju abrasi 4 sampai 8 meter per tahun. "Menyiasati hal tersebut, kita sekarang sedang menyiapkan laporan kepada Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup untuk penanganan. Diharapkan penaganan abrasi dapat dilakukan secara komprehensif dan kolektif. Karena itu, penanganan seperti membuat tanggul pemecah gelombang atau turap membutuhkan biaya yang sangat besar," terang Johan. Pemkab Bengkalis juga mengharapkan adanya sering program maupun sharing budget nantinya melalui APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Bengkalis. "Soal berupa total anggaran untuk pembuatan tanggul pemecah gelombang, kita belum memastikan, karena sedang dilakukan oleh konsultan teknis saat ini," demikian Johan. (nrl/)