.webp)
Sejumlah kelompok masyarakat dari Greenpeace Indonesia melakukan pawai sepeda di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Hal itu dilakukan untuk merayakan Hari Sepeda Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Juni 2023.
"Hari ini Greenpeace Indonesia bersama dengan warga Jabodetabek menggelar aksi pawai sepeda memperingati hari sepeda sedunia. Pawai sepeda kali ini kita mengangkat tema 'Sepeda untuk Semua'," kata Pengkampanye Keadilan Perkotaan Greenpeace Indonesia, Charlie Albajili pada wartawan di Taman Ayodya, Jakarta Selatan, Sabtu (3/6/2023).
Charlie mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menyadarkan pemerintah bahwa pesepeda memiliki hak untuk mengakses dan bermobilitas di jalan ibu kota. Charlie menekankan agar pemerintah dapat memprioritaskan pesepeda di tengah krisis iklim yang menghantui dunia saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kampanye ini prinsipnya adalah untuk meneguhkan lagi bahwa pesepeda itu punya hak untuk mengakses dan bermobilitas di perkotaan. Dia tidak boleh dikesampingkan dan diutamakan misalnya mobil atau kendaraan lainnya," ujarnya.
"Yang paling penting juga adalah justru pemerintah bisa memprioritaskan sepeda sebagai alternatif transportasi di tengah krisis iklim yang ancamannya kian nyata. Kenapa? Karena sepeda itu alat transportasi yang emisinya paling rendah dari yang lain, dan bermobilitas dengan sepeda itu bisa sangat efektif untuk menurunkan emisi gas kota yang sangat besar yang berdampak ke polusi udara, kemacetan dan tentunya krisi iklim itu sendiri," lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah menjadi garda terdepan dalam mempermudah warga untuk bersepeda. Dengan memberikan jalur sepeda yang dan lahan parkir sepeda yang aman untuk warganya.
"Nah saat ini tentu pemerintah harusnya paling terdepan untuk menfasilitasi dan mempermudah orang untuk mau bersepeda secara aman. Bukan malah sebaliknya yang membatasi warga untuk bersepeda. Tapi lebih dari itu, penting untuk bagaimana membuat jalur sepeda dengan transportasi publik, bagaimana membuat layanan parkir parkir sepeda yang aman, bagaimana juga memberikan insentif terhadap pesepeda, bukan hanya kepada kendaran pribadi listrik gitu ya. Nah ini jadi sangat penting sekali," imbuhnya.
Charlie menilai pemerintah justru tidak berlaku adil terhadap pengguna jalur sepeda. Sebab di beberapa jalan ibu kota saat ini, banyak jalur sepeda yang dihilangkan.
"Tapi di lain hal kita juga menemukan dibeberapa titik jalur sepeda itu dihilangkan. Seperti di Jalan Santa kemarin. Lalu tadi kita jalan di sepanjang Jalan Sudirman tadi ada beberapa jalan yang dihilangkan. Mungkin secara teknis itu diaspal tapi itu esensinya menghilangkan hak pesepeda. Itu tidak adil dan diskriminatif," tegasnya.
"Kita akan menunggu bagaimana komitmen pemerintah mengkampanyekan bersepeda sebagai cara untuk melawan krisis iklim," sambungnya.
Sementara itu, menurutnya banyak warga Ibu kota yang menggunakan sepeda untuk mencari penghasilan. Ia pun menanyakan, sejauh mana pemerintah mengkampanyekan warganya untuk bersepeda.
"Banyak orang juga yang menggunakan sepeda untuk mencari penghasilan. Jadi esensinya jalur sepeda itu seperti layaknya yellow line untuk disabilitas. Itu wajib ada. Memang sejauh mana sih pemerintah mengkampanyekan orang untuk mau bersepeda? Jadi ya wajar kalau misalnya orang memilih untuk tidak bersepeda dan merasa tidak aman, nyaman karena pemerintah juga tidak serius untuk mengutamakan sepeda sebagai solusi krisi iklim," tuturnya.
Charlie mengatakan pemerintah harus mengkaji kembali permasalahan tersebut. Pemerintah seharusnya bisa mendukung hak warganya untuk bermobilitas dengan sepeda yang lebih ramah lingkungan dan sehat.
"Kalau mau evaluasi sebenarnya tidak masalah. Tapi intinya, adalah jangan juga untuk kemudian mengurangi jalur yang sudah ada, atau melakukan kebijakan yang justru sideback, mundur ke belakang," katanya
"Kita sudah bertahun-tahun menghadapai kemacetan dan polusi udara. Jakarta menjadi yang terburuk sekarang. Kita harus maju, bagaimana mengkampanyekan pilihan bermobilitas yang lebih ramah lingkungan dan sehat," pungkasnya.
Simak juga 'Jokowi Tagih Janji USD 100 Miliar dari Negara Maju untuk Atasi Iklim':
