Lecehkan DPR Soal Panser, Pemerintah Kena Sanksi Politik

Jakarta - Presiden SBY telah mengeluarkan keppres pembelian panser dari Prancis. Anggota Komisi I Effendy Choirie menilai keppres itu melecehkan DPR. Pemerintah pun harus diberikan sanksi politik."Ini adalah kemenangan eksekutif harus ada sanksi politik. Kita jangan membahas anggaran apa pun dari pemerintah," kata Effendy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2006).Menurut dia, keppres tersebut merupakan bentuk pelecehan pemerintah kepada DPR. Alasannya, karena sebelumnya ada kesepakatan bahwa pengadaan panser dilakukan dengan sistem tender."Komisi I sudah berkali-kali dilecehkan, apalagi pembelian alutsista seharusnya dengan tender. Apalagi ini sudah menjadi keputusan bersama dengan pemerintah," ujarnya.DPR baru akan mengesahkan pencairan anggaran pembelian panser ketika ada kesepakatan baru, misalnya pengadaan dilakukan melalui tender dan panser tersebut dibeli dengan harga murah."Tender ini dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Dephan harus ketemu dengan Komisi I. Pak Emir (Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis) sudah menyatakan begitu," kata Effendy.Jika nantinya DPR tidak menyetujui anggaran panser, maka pemerintah dipersilakan menggunakan anggaran sebelumnya."Hak budget kita akan gunakan, silakan mereka gunakan anggaran sebelumnya," cetusnya. (aan/sss)