.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet yang membahas masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jokowi menerima laporan dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani tentang sekitar 1.900 mayat yang pulang ke Indonesia adalah korban TPPO.
"Dan tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, pada satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sejak Januari sampai ini, khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," kata Menko Polhukam Mahfud Md kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Jokowi langsung mengambil langkah untuk menangani masalah perdagangan orang. Satgas TPPO bakal direstrukturisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu, Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara kepolisian, negara, TNI dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini," ujar Mahfud.
Mahfud juga menyampaikan kekhawatiran ASEAN mengenai masalah perdagangan orang. Sejumlah pemimpin ASEAN mendorong Indonesia untuk memimpin penanganan masalah ini.
"Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar Polkam. Nah di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini," ujar Mahfud.
"Karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya," pungkas Mahfud.
Lihat juga Video: Polri Buru Pelaku Lain di Kasus TPPO 25 WNI di Myanmar
