Anggota DPR Anggap Menhan Putar Balik Fakta Kasus Panser

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RK Sembiring Meliala menilai tudingan Menhan Juwono Sudarsono tentang adanya rekanan yang mendekati beberapa anggota DPR, terkait pembelian panser pasukan Garuda, sebagai upaya pemutarbalikan fakta dan pengalihan isu.Justru Menhan yang dinilai sudah bermain-main dengan rekanannya. Buktinya, pembelian panser harus di Prancis dan tidak bisa dari negara lain."Itu seperti anak kecil, sudah prosesnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, malah mengalihkan isu," cetus Meliala di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2006).Menurut Meliala, proses pengadaan panser dari awal sudah bermasalah, karena seharusnya seluruh keputusan antara pemerintah dan DPR didahului dengan kesepakatan dalam rapat di komisi atau paripurna.Namun rencana pembelian panser justru disepakati dalam rapat konsultasi."Dari awal sudah kacau karena tidak sesuai dengan aturan, itu yang menjadi persoalan. Jangan dibalik-balik karena buru-buru mau dikirim," katanya.Menurut Meliala, pernyataan Menhan terkait rekanan yang mendekati DPR merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak profesional. Untuk itu, dia mengusulkan supaya Komisi I membentuk tim pengawas pembelian panser ini.Terkait adanya perbedaan harga yang disampaikan Menhan dan usulan dalam anggaran, menurut Meliala, juga perlu dikaji ulang, karena ada yang aneh jika pernyataan Menhan itu benar. (umi/sss)