Harga Panser Bisa Turun, Dephan Dinilai Lakukan Mark Up

Jakarta - Harga pembelian panser untuk pasukan perdamaian PBB ke Libanon turun dari usulan semula 700 ribu eruo menjadi sekitar 450 ribu hingga 500 ribu euro. Penurunan ini mengindikasikan adanya mark up anggaran pada usulan semula."Kalau begitu ini ada upaya mark up. Ini sudah tidak bener. Kami minta dikocok ulang rekanannya. Kalau bisa di-fit and proper test oleh Komisi I dan Dephan," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Boy Saul kepada detikcom, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2006).Komisi I, menurut dia, perlu membentuk tim pengawas khusus terkait masalah pembelian panser ini. Karena bisa saja kasus ini merupakan fenomena gunung es terhadap kasus yang lebih besar yang terjadi pada setiap tender pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)."Pokja Pertahanan harus membuat tim khusus yang bertugas mengawasi masalah ini," jelas dia.Sementara itu terkait tudingan Menhan yang menyatakan adanya 'kasan' (rekanan TNI) yang mendekati Komisi I terkait rencana pembelian panser, dinilai Boy sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Tudingan itu sebagai langkah untuk menutupi kelemahan Dephan yang tidak mampu menolak rekanan yang bertahun-tahun berkuasa di Dephan."Itu untuk mengacaukan isu. Itu pemutarbalikan fakta. Justru di Dephan sendiri yang diatur oleh rekanan dan tidak mampu menolak apa yang diminta rekanan," ketus Boy Saul. (san/sss)