Jika UN Jadi Barometer, FPDIP Tolak Anggaran UN 2007

Jakarta - Kontroversi pelaksanaan ujian nasional (UN) tidak kunjung berakhir. FPDIP mengancam tidak akan menyetujui anggaran dana pelaksanaan UN 2007, jika UN masih dijadikan satu-satunya barometer mutu pendidikan nasional."Mutu pendidikan dikerdilkan dengan UN. Padahal pendidikan adalah suatu proses yang komprehensif mulai dari proses input sampai output," cetus Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) X FPDIP Wayan Koster dalam acara diskusi masalah pendidikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2006).Ditambahkan Wayan, usul FPDIP ini sudah disetujui oleh beberapa fraksi lainnya di DPR. Naiknya angka kelulusan di beberapa daerah pada pelaksanaan UN tahun 2006 menurutnya merupakan sesuatu yang semu dan bias karena disinyalir banyak kecurangan yang dilakukan pihak guru dan sekolah untuk meluluskan anak didiknya.CPNS Guru DiprioritaskanDalam diskusi Wayan juga mengingatkan agar perekrutan CPNS mendatang, pemerintah memprioritaskan untuk guru. Sebab, hingga tahun 2009 diperkirakan ada sekitar 300 ribu guru yang akan pensiun."Guru yang ada sekarang diangkat pada waktu yang bersamaan yaitu pada tahun 70-an, ketika ada program SD Inpres. Sekarang semuanya memasuki masa pensiun," jelas Wayan.Saat ini diperlukan guru-guru baru agar tidak terjadi kekosongan dan kekurangan guru Indonesia. "Jangan seperti sekarang, 1 guru untuk satu sekolah. Jadi guru ya merangkap kepala sekolah ya tata usaha sekaligus petugas kebersihan," tandas Wayan. (bal/nrl)