JK: Penerbit Matikan Toko Buku
Rabu, 13 Sep 2006 13:56 WIB
Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) mengkritik keras tindakan para penerbit yang menjual langsung buku pelajaran ke sekolah-sekolah. Praktek tersebut mematikan usaha toko buku, dan mempersulit akses masyarakat mendapatkan buku. Masyarakat pun sebenarnya tidak mendapat keuntungan apa pun dari sistem penjualan langsung demikian. Karena pada kenyataannya harga jual yang ditawarkan penerbit tetap tinggi. "Kenapa banyak toko buku mati? Karena dimatikan penerbit sendiri, dengan menjual langsung ke sekolah. Ya memang membantu kesejahteraan guru-guru dan kepala sekolah. Tapi secara total, merusak sistem. Anda merusak usaha Anda sendiri," kata JK dalam sambutannya saat membuka Kongres ke-16 IKAPI di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2006). Menurut JK, kurangnya outlet dan toko buku yang merupakan kelemahan utama sistem perbukuan secara langsung punya andil menyebabkan minimnya minat baca di Indonesia. Masyarakat yang kesusahan mencari toko buku, akhirnya membatalkan niatnya membeli dan membaca buku. Fenomena demikian tentu saja akan memukul bisnis para penerbit itu sendiri. Seperti halnya bisnis lain, keberadaan outlet yang menjual produk bersangkutan justru akan membantu pemasaran. Ia kemudian membandingkan dengan buku-buku agama yang laku keras. Masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya sebab di setiap masjid selalu ada kios buku agama. Terlebih di hari Jumat, penjual buku agama memenuhi pelataran masjid dan akibat persaingan, harga jual menjadi murah. "Jadi (IKAPI) mau kongres berapa kali pun, kalau tidak ada toko buku ya tidak ada yang menjual," tambah JK. Kritik panjang lebar JK di atas merupakan tanggapannya atas laporan yang disampaikan Ketua Umum IKAPI, Mahfudin, bahwa sejauh ini produksi buku di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penyebabnya tak lain masih minimnya minat baca masyarakat. "Dalam setahun produksi kita masih 10 ribu judul buku. Total tiras sebanyak 30 juta eksemplar untuk buku umum dan 50 juta buku pelajaran," kata Mahfudin.
(nrl/)











































