.webp)
Johanna mengatakan RTH itu kemudian dibangun untuk sekolah swasta. Dia menyebut JakPro diberikan kewenangan untuk mengelola aset tersebut.
"Jadi JakPro, mereka bilang, mereka diberikan wewenang dari Pemprov DKI untuk mengelola seluruh aset Pemprov DKI. Aset kan berarti menyangkut lahan-lahan publik dong? Itu JakPro bilang, 'ini tanah milik JakPro', mereka bilang milik JakPro," tutur dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka pasang plang di seluruh jalur hijau. Waduk, itu semua ada plang. 'Lahan ini milik JakPro, dilarang mengubah fungsi'. Katakanlah mereka diminta untuk mengelola aset untuk Pemprov DKI. Nah, tapi mereka BUMD. Kalau namanya badan usaha, kan itu artinya unit bisnis yang orientasinya profit. Yang mereka lakukan dengan mengelola itu, mengkerjasamakan lahan-lahan atau aset-aset yang ada di bawah wewenang mereka, dikerjasamakan dengan swasta, salah satunya adalah ini yang sudah bertahun-tahun diincar. Karena luasnya ini yang hampir 4.000 meter persegi, 3.999 meter persegi," imbuhnya.
Johanna mengatakan pihak JakPro menyampaikan kepadanya bahwa tidak ada aturan yang dilanggar. Akan tetapi, dia menyoroti soal sertifikat tanah.
"Pihak BTB dan JakPro mengatakan, 'kita enggak melanggar, Ibu lihat saja prosedur IMB. Ternyata untuk sekolah, tidak diperlukan izin tetangga kiri dan kanan, kita sudah penuhi semua syaratnya'. Tapi, hanya satu yang mereka tidak bisa penuhi, yaitu JakPro tidak pernah bisa menunjukkan sertifikat atas tanah ini bahwa ini milik siapa. Harusnya dia bisa menunjukkan sertifikat, entah itu SHM, SHGB, atau apa pun," jelasnya.
Penjelasan Ketua RT Riang Prasetya Saat Kejadian
Seperti diketahui, dalam video lama yang viral itu, tampak Riang yang mengenakan jas dan celana hitam didorong menggunakan dada sejumlah pria yang memiliki tubuh lebih besar darinya. Riang membenarkan bahwa itu adalah video lama.
"Itu kejadian lama. Video ini bukan permasalahan penyerobotan area saluran air dan bahu jalan, tapi saya mempertahankan tanah negara yang ingin dikuasai oleh warga Pluit," kata Riang saat dimintai konfirmasi.
"Saat itu warga di lingkungan Pluit Putri melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan di PTUN dan gugatan perdata, lalu warga Pluit mengajukan gugatan kepada pengguna lahan dan semua gugatan dimenangkan oleh pihak pengguna lahan," tambahnya.
"Baik gugatan di PTUN maupun gugatan perdata. Mungkin ada yang masih sakit hati. Dalam perkara ini jelas-jelas warga pluit Putri yang sewenang-wenang mau menguasai lahan milik negara. Lalu siapa yang salah. Perkara ini sudah selesai," katanya.
"Hampir sama kasusnya sama, lahan negara yang ingin dikuasai oleh warga Pluit, hanya beda lokasi. Dan saya selalu memperjuangkan atas lahan negara dan prasarana umum," tambahnya.
Sementara itu, detikcom telah menghubungi Riang Prasetyo mengenai kesaksian dari warga Pluit Putri ini. Namun hingga berita diturunkan belum ada tanggapan dari Riang.
(lir/lir)
