.webp)
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna perihal laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran tersebut.
Pantauan detikcom, Senin (29/5/2023), rapat paripurna DPRD DKI dimulai pukul 11.30 WIB. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memimpin rapat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga duduk di kursi pimpinan rapat. Rapat juga dihadiri penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dibuka dan terbuka untuk umum," kata Prasetyo membuka rapat.
Agenda berlanjut pada penandatanganan berita acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Heru Budi, pimpinan DPRD DKI, dan anggota V BPK RI Ahmadi. Kemudian BPK RI menyerahkan LHP kepada Heru Budi.
Ahmadi mengumumkan LHP BPK terhadap Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Para ASN yang hadir rapat di balkon lantas riuh mendengar penyampaian Ahmadi tersebut.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK RI termasuk implementasi atas rencana akhir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Ahmadi.
Terdengar riuh tepuk tangan ASN di area balkon. Mereka juga mengangkat spanduk apresiasi atas pencapaian Pemprov DKI ini.
Adapun agenda rapat paripurna hari ini, yaitu:
- Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
- Rapat Badan Musyawarah Penetapan Jadwal Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu Sdr. Bastian P Simanjuntak
(fca/aud)
