24 LSM yang Bikin Resah

Palembang - Setelah Soeharto jatuh dari singgasana presiden, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sayang, kemunculan banyak LSM ini ternyata malah meresahkan masyarakat. Setidaknya, bagi kalangan PNS di Sumatera Selatan (Sumsel). Adalah Forum Komunikasi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang membuat pernyataan yang mencengangkan. Forum yang terdiri dari para PNS se-Provinsi Sumsel ini geram dengan keberadaan 24 LSM dan organisasi pers. Mereka mengaku sering dijadikan korban pemerasan. Baru-baru ini, sikap forum ini dikirimkan melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur Sumsel, DPRD Sumsel, para bupati dan walikota di Sumsel, Kapolda, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kapoltabes, serta kepala dinas dan PNS di Sumsel. Ada enam rekomendasi yang mereka sampaikan. Pertama, pemerintah segera meninjau ulang keberadaan LSM dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan legitimasinya. Kedua, aparat hukum melaksanakan praduga tak bersalah, jangan asal tangkap. Ketiga, setiap masyarakat atau LSM yang melapor ke aparat hukum agar di-BAP terlebih dahulu untuk mendapatkan identitas pelapor sebelum PNS diperiksa. Keempat, aparat hukum segera menghentikan segala bentuk intimidasi dan pemerasan terhadap PNS atau kami akan bertindak dengan cara kami sendiri. Kelima, aparat hukum segera mengusut dan menangkap LSM yang terbukti pengguna dan pengedar narkoba. Dan keenam, seluruh PNS agar menghentikan praktek-praktek KKN.24 LSM dan organisasi pers yang membuat resah mereka berinisial SF, AH, MM, RH, AML, II, FK, SB, RMD, AHN, MI, Sar, RS, AA, ITE, EH, SA, Syam, MHS, Suw, Sur, Tas, HK, Sol, MH, Hel, dan Mur. Benarkah LSM dan organisai pers ini tukang peras? Meski belum ada bukti jelas, namun sejumlah pihak memang mengaku merasakan keresahan yang sama akibat ulah LSM-LSM itu. Seorang pejabat di bagian hubungan masyarakat di Pemerintah Kota Palembang kepada detikcom pernah mengeluhkan perilaku LSM dan wartawan bodrek itu."Mereka minta bantuan apa saja. Buat biaya berobat anak, biaya sekolah anak, hingga biaya transportasi ke luar kota. Benar-benar gila, kita tidak beri meskipun mereka mengancam akan memberitakan kasus. Ya, silakan, kita tidak punya persoalan," kata pejabat yang keberatan ditulis namanya itu.Sementara aktivis LSM anak jalanan di Palembang, Febri, juga mengaku pernah mendengar sinyalemen dengan keberadaan LSM-LSM dan organisasi pers yang nakal itu. Dia mengaku sering mendengar keluhan dari pejabat negara mengenai aksi pemerasan oleh sebagian LSM itu. "Kalau tidak ada kasus, mereka dengan muka tembok menunggu si pejabat untuk minta uang," kata dia. Seorang warga Kalidoni, Palembang, Munir, mengaku sudah muak dengan keberadaan sejumlah LSM. "Setahu saya, memang seperti itulah LSM. Saya pikir mereka memang sesuai tujuan organisasi untuk membela rakyat, tapi kok begitu. Makanya, saya sempat berpikir negara ini sudah menjadi negara preman," ujar dia. Apakah keresahan masyarakat Sumsel terkait ulah LSM-LSM ini juga dirasakan oleh masyarakat lain di seluruh pelosok nusantara? (asy/)