Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan pihaknya siap mendukung peningkatan kualitas dan akses pelayanan sekunder dan tersier di fasilitas kesehatan (faskes). Hal tersebut ia sampaikan di acara Seminar Perumahsakitan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.
"BPJS Kesehatan sudah on the right track dan semakin bagus, semakin terasa oleh masyarakat dan fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan secara aset neto telah positif dan ingin menjaga cash flow rumah sakit," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/5/2023).
"Selain itu berupaya agar tidak memiliki hutang ke rumah sakit, bahkan memberikan uang muka kepada rumah sakit dan turut serta mendukung kenaikan tarif pada rumah sakit. Hal tersebut kami lakukan agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan tidak diskriminatif kepada peserta JKN," tegas Ghufron.
Pada acara yang diadakan Rabu (24/5), Ghufron menjelaskan saat ini cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 254,90 juta jiwa atau sekitar 92,57% dari seluruh penduduk Indonesia.
Dengan jumlah peserta yang terus bertambah, lanjut dia, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan 23.360 faskes tingkat pertama dan 2.943 faskes rujukan. Perlu diketahui jumlah pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta JKN di fasilitas kesehatan selama tahun 2022 sebesar 502,9 juta pemanfaatan atau 1,4 juta per harinya.
"Program JKN ini tidak hanya bersifat kuratif, namun juga bersifat promotif dan preventif. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," terangnya.
Lebih lanjut Ghufron menyampaikan BPJS Kesehatan juga terus berinovasi guna mempermudah fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta JKN.
"Contohnya adalah aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) yang bertujuan menganalisis pemetaan fasilitas kesehatan berbasis data spasial dan sistem informasi geografis, sehingga potensi pemetaan fasilitas kesehatan dapat lebih objektif dan dapat diakses oleh publik," imbuh Ghufron.
Di samping itu, pihaknya juga tengah mengembangkan sistem Pemetaan Daerah Belum Tersedia Faskes yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN. Menurutnya langkah sekaligus wujud transformasi mutu layanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
"Kami dari BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan, yakni lebih mudah, lebih cepat, dan setara. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa lebih puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono menyampaikan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah BPJS Kesehatan. Dia menilai penting menjaga kualitas dan akses pelayanan peserta JKN.
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendukung peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. Target kami adalah UHC 98% di tahun 2024. Langkah yang telah kami ambil diantaranya adalah optimalisasi perluasan cakupan peserta di tahun 2023, memastikan akses layanan dalam hal pemenuhan SDM, sarana dan prasarana, serta implementasi kualitas sistem rujukan," tegas Erwin.
Sebagai informasi, kegiatan Seminar Perumahsakitan merupakan satu rangkaian kegiatan The 17th Surabaya Hospital, Medical, Pharmaceutical, Clinical Laboratories Equipment & Medicine Exhibition yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. Pameran ini diikuti oleh sekitar 370 peserta dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2023 di Surabaya.
Simak juga 'Saat Jawaban Pihak BPJS Kesehatan soal Nakes Dibayar Rp 1.000':
(prf/ega)