Dana Urung Cair, Pembelian Panser TNI Ditunda

Jakarta - Rencana TNI membeli 32 unit panser buatan Prancis yang akan digunakan untuk pasukan perdamaian di Libanon tampaknya tidak bisa segera diwujudkan. Sebab UU APBN-P yang sudah disahkan memberi catatan, masalah pembelian ini dikembalikan sepenuhnya ke pembahasan Komisi I DPR."Tambahan soal pembelian panser urusannya diserahkan kembali ke Komisi I," kata ketua sidang paripurna Soetardjo Soerjogoeritno ketika menutup sidang paripurna pengesahan APBN-P 2006 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2006).Ketika dikofirmasi usai sidang, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menjawab singkat, "Ya, saya akan kaji lagi, dan minta klarifikasi ke Menhan."Sementara itu Ketua Pantia Anggaran DPR Emir Moeis mengakui, dana pembelian belum bisa cair bila Dephan tidak bisa transparan dalam pembelian panser tersebut.Panitia Anggaran menyerahkan semuanya kepada Komisi I, karena Panitia Anggaran sudah menyetujui pembelian panser tersebut."Saya kira biarkan saja Komisi I dengan Dephan. Permintaannya kan supaya dibuat transparan, antara lain dengan ditender dan harganya terlalu mahal," ujar Emir.Meski begitu, Emir optimistis dana itu akan cair sebelum pengiriman pasukan tahap pertama pada 28 September 2006. "Kalau semua dengan itikad baik, apa yang tidak bisa sih," kata Emir.Namun Emir juga meminta, temuan anggota Komisi I asal FPAN Djoko Susilo berupa informasi bahwa panser yang akan dibeli adalah barang bekas dan harganya terlalu mahal, harus segera ditindaklanjuti. "Informasi itu harus diklarifikasi kebenarannya," tandas Emir. (bal/sss)