.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti kebijakan alokasi subsidi pupuk yang semakin kecil dari tahun ke tahun.
Menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan publik terkait sejauh mana pemerintah mengalokasikan sumber daya fiskal untuk kepentingan rakyat. Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia masih cukup signifikan, yakni Rp 2,42 kuadriliun atau setara 12,4 % PDB sepanjang 2022.
Sementara itu, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga masih sangat besar, yakni 38,7 juta atau 28,61 % dari total pekerja pada Agustus 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Faktanya sektor pertanian masih memberikan sumbangsih yang sangat besar pada perekonomian. Seharusnya daya saing sektor ini perlu terus didukung, dari aspek hulu maupun hilir. Kuantitas dan kualitas hasil pertanian, pengolahan, penjualan, maupun kesejahteraan para petani haruslah diperhatikan. Pemerintah harus punya skema kebijakan yang tepat arah untuk memastikan daya saing sektor ini tetap terjaga," ujar Syarief dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).
Politisi Senior Partai Demokrat ini menilai pupuk merupakan sarana produksi pertanian yang perlu dijaga alokasi dan kualitasnya. Pasalnya, jika pupuk tidak tersedia, atau harganya mahal dan tidak terjangkau maka produktivitas pertanian bisa melemah. Akibatnya, petani bisa merugi dan rakyat menderita.
Oleh karena itu, kata Syarief, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memastikan rantai produksi berjalan optimal. Dalam hal ini, negara mesti hadir untuk mengatur alokasi dan harga pupuk dengan skema subsidi. Sebab, pupuk yang tersedia dan terjangkau menjadi komponen penting untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai kebijakan subsidi pupuk semakin tidak pro-petani. Adapun pada tahun 2019, belanja subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp 34,3 triliun, lalu menurun menjadi Rp 31,09 triliun pada 2020, Rp 27,15 triliun pada 2021, dan semakin menurun menjadi Rp 25,3 triliun pada 2022.
Sedangkan pada 2023, subsidi pupuk bahkan hanya dianggarkan Rp 24 triliun. Padahal, upah riil sektor pertanian adalah yang terendah di Indonesia. Menurutnya, fakta subsidi tersebut justru hanya akan semakin menyengsarakan petani.
"Negara harus hadir untuk memilah dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan terbesar pekerja di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan afirmasi yang konsisten. Membangun sektor pertanian harus dilakukan dengan menyeluruh, termasuk dalam hal ini menjamin sarana produksi terjamin. Jika pemerintah semakin memperkecil alokasi subsidi pupuk, maka tentu pantas kita bertanya, apakah pemerintah memang tidak berpihak pada kesejahteraan petani?" tutupnya.
Tonton juga Video: Pemerintah Akan Batasi Pupuk Subsidi
