Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama jajarannya menyambangi KPK hari ini. KPK dan Kementerian PUPR membahas soal penguatan integritas antikorupsi bagi penyelenggara negara.
"Saya kira, pertama, yang namanya, terutama di Kementerian PUPR yang melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur, semua pasti berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Sekitar 70 persen kalau menurut surveinya KPK penyimpangan mulai perencanaan, pengadaan barang, bahkan sampai dengan pelaksanaan," kata Basuki di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).
Basuki mengatakan tiap proyek infrastruktur nantinya bakal menghadirkan godaan untuk melakukan korupsi. Godaan itu bahkan bisa melalui keluarga.
"Untuk itu, pasti godaannya sangat besar. Kalau menterinya digoda nggak bisa, ke dirjennya. Dirjennya nggak bisa, mesti ke istrinya. Istrinya nggak, ke anak-anaknya. Anaknya nggak bisa, ke saudaranya," ujar Basuki.
Dia menyebut godaan melakukan korupsi itu harus dicegah dengan sikap integritas dari penyelenggara negara di Kementerian PUPR.
"Jadi mereka pasti selalu akan menggoda. Tinggal kami-kami sebagai aparat penyelenggara inilah yang harus dibentengi dengan integritas," katanya.
Lebih lanjut Basuki mengaku menyambut terbuka kerja sama dengan KPK terkait penguatan integritas di jajaran PUPR. Dia memastikan program itu akan melibatkan pasangan dari para jajaran di kementriannya.
"Jadi PAKU integritas sangat relevan dengan Kementerian PUPR, integritas. Karena tanpa integritas kami tidak akan berani bertindak, kami tidak akan cepat bertindak. Untuk itu saya nanti tanggal 14 ada diklatnya termasuk dengan ibu-ibunya. Saya minta semua tidak hanya mengikuti sebagai kelas tapi juga harus diresapi dihayati, semua harus dikerjakan dengan penghayatan," pungkas Basuki.
(ygs/yld)