.webp)
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menilai puan berperan penting dibalik penghargaan yang diterima DPR RI dari Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Menurutnya Puan dinilai sukses membawa DPR menerapkan tata kelola dan transparansi anggaran sehingga menjadi salah satu instansi dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 untuk kategori pagu sedang.
"Saya kira wajar jika kemudian Kemenkeu memberikan penghargaan kepada DPR untuk kinerja pengelolaan anggaran DPR dan juga atas peran positif DPR dalam pengelolaan APBN secara keseluruhan," kata Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/5/2023).
"Peran DPR dalam pengelolaan APBN sangat besar. Seperti diketahui salah satu fungsi DPR adalah budgeting. Pemerintah tidak bisa memiliki APBN tanpa persetujuan DPR, yang artinya Pemerintah tidak dapat mengeksekusi semua program-programnya apabila tidak mendapatkan persetujuan DPR," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Piter melanjutkan DPR pun tidak hanya berperan dalam menyetujui atau menolak APBN, tetapi juga dalam pengawasan penggunaan APBN. Karena itu, ia mengatakan DPR selama ini telah bekerja sama secara baik dengan Pemerintah dalam pengelolaan APBN.
"Kita patut bersyukur selama periode Pak Jokowi kita tidak pernah mendengar konflik berkepanjangan dalam penyusunan APBN. Kerja sama DPR dan pemerintah berjalan cukup mulus. Walaupun bukan berarti tidak ada perdebatan dan diskusi yang panas. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh DPR dilakukan secara proporsional dan kooperatif," terangnya.
Menurut Piter terlepas dari peran dalam pengelolaan dan pengawasan APBN itu, DPR sebagai lembaga negara dinilai juga sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan anggarannya yang dibiayai dengan APBN. Hal tersebut terlihat dari penghargaan yang diberikan Kemenkeu dimana DPR menjadi salah satu instansi dengan kinerja anggaran terbaik.
Piter menambahkan Puan bersama pimpinan-pimpinan DPR lainnya dan Kesekjenan DPR membuktikan telah menerapkan pelaksanaan anggaran berkualitas yang sejalan dengan amanat dari Kemenkeu kepada kementerian/lembaga.
"Performa anggaran DPR ini bisa dilihat dari berbagai indikator, termasuk indikator penyerapan serta efisiensi dan efektivitas anggaran. Soliditas DPR dan kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani beserta wakil-wakilnya saya kira berperan positif dalam hal ini," jelas Piter.
Dosen Perbanas Institute ini juga memuji komitmen Puan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, terbuka dan parlemen modern dalam memimpin DPR. Penerapan prinsip transparansi benar-benar dijalankan DPR. Masyarakat pun bisa melihat langsung penganggaran yang ada karena akses informasinya sudah sangat terbuka.
"Komitmen DPR untuk terus transparan, akuntabel, modern, dan terbuka sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani juga satu hal yang sangat positif. Visi misi Puan tersebut telah membawa DPR menerapkan tata kelola anggaran yang baik karena bersifat transparan. Maka penghargaan bagi DPR dalam pengelolaan anggaran hendaknya benar-benar menjadi pengingat bagi DPR untuk menjaga komitmen itu," tambah Piter.
Piter menuturkan meskipun citra DPR sering mengalami sentimen kurang baik, namun dengan adanya penghargaan dari Kemenkeu tersebut telah menunjukkan optimalisasi kinerja DPR. Apalagi DPR juga banyak menerima penghargaan lain, termasuk belasan kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Simak juga 'Saat Puan Bicara soal Potensi Cawapres untuk Ganjar':
Ia turut mengucapkan menjadi institusi yang disoroti oleh publik dan banyak pihak memang membutuhkan usaha yang tidak mudah. Karena itu, DPR RI didorong untuk terus membuktikan performa terbaik mereka.
"Terlepas dari pandangan umum masyarakat, DPR memenuhi kriteria untuk menerima penghargaan dalam hal performa anggaran. Karena penghargaan itu diberikan berdasarkan pembuktian data yang dikurasi oleh Kemenkeu," terangnya.
Data tersebut, kata Piter, dapat dilihat dari performa anggaran di berbagai aspek, seperti boros atau tidaknya anggaran, jelasnya perencanaan, utilisasi rendah, dan over capacity anggaran. Berdasarkan penilaian tersebut, Kemenkeu menilai DPR RI mencapai Indeks Kinerja Anggaran sebesar 94,71 dengan predikat Sangat Baik sepanjang tahun 2022.
"Hal ini dapat dibuktikan dari sederetan angka yang ditunjukkan dalam laporan-laporan keuangan DPR RI, karena akan mengakibatkan penyelidikan secara hukum lebih lanjut jika terjadi penyimpangan," papar Piter.
Piter melanjutkan dengan adanya penghargaan dari Kemenkeu ini, kinerja baik DPR dalam hal anggaran diharapkan dapat terus dilanjutkan. Dengan begitu, DPR akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.
"Kita berharap kinerja DPR ini dapat terus dilanjutkan di masa yang akan datang sehingga pengelolaan APBN bisa menjadi lebih baik," pungkasnya.
Diketahui, selain DPR, penghargaan untuk kategori yang sama juga diraih oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Atas penghargaan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengaku bersyukur atas capaian prestasi oleh lembaga yang dipimpinnya.
"Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan tersebut akan menjadi cambuk bagi DPR RI untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat. DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel," kata Puan.
Puan menyebut anggaran yang berkualitas menjadi langkah DPR untuk mencapai target, termasuk tujuan untuk menjadikan DPR sebagai parlemen modern yang terbuka. Selain itu, melalui transparansi, ia mengatakan DPR juga ingin 'dikawal' oleh masyarakat.
"Tidak jarang kebijakan anggaran di DPR kemudian menjadi perhatian publik. Dan kami tidak akan merasa gerah apabila mendapat sorotan dari publik. Kami menjadikan hal tersebut sebagai bahan masukan. Dan DPR RI senantiasa mempertimbangkan semua aspirasi publik karena DPR terus berupaya menjaga kepercayaan rakyat," pungkas Puan.
