Soeripto Usul Bentuk Tim Pengawas Pembelian Panser TNI

Jakarta - Pembelian 32 panser TNI yang akan dikirim ke Libanon tanpa melalui tander panen kritik kalangan DPR. Anggota FPKS Soeripto mengusulkan agar dibentuk tim pengawas pembelian panser."Tender harus transparan. DPR perlu membentuk tim pengawas, karena seharusnya sejak rencana pengiriman sudah diawasi DPR, tidak hanya mau berangkat ini," kata Soeripto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2006).Soeripto dengan tegas menolak pembelian panser TNI mengingat Libanon merupakan daerah perbukitan sehingga sangat sulit dijangkau."Kalau untuk lebih cepat gerakannya lebih baik beli helikopter atau pesawat pengintai tanpa awak. Tetapi lebih dari itu, kita harus mempertimbangkan untuk mengirim tim mekanik. Jangan setiap permintaan PBB itu dituruti, kita kan anggota PBB, bisa usul. Kirim saja pasukan zeni," terang mantan Sekjen Dephut ini.Dephan memutuskan tidak akan membuka tender pembelian panser lantaran kendaraan tempur bagi pasukan TNI yang akan dikirim ke Libanon ini akan dibeli langsung ke pabriknya di Prancis. (aan/nrl)