FPAN Minta Pembelian 32 Panser TNI Lewat Tender Terbuka

Jakarta - Putusan Departemen Pertahanaan (Dephan) yang tidak membuka tender untuk pengadaan 32 panser pasukan TNI yang akan dikirim ke Libanon, menuai kritik dari anggota Komisi I dari FPAN, Djoko Susilo. Penunjukkan langsung membuat proses tidak transparan."FPAN meminta tender dilakukan secara terbuka atau terbatas, kata Djoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2006).Menurut dia, harga tiap unit panser 700 ribu Euro kemahalan. "Kita tahu kalau kita beli dari negara lain harga panser sekitar US$ 400-500 ribu, bukan 700 ribu Euro. Itu barang baru, bukan bekas. Itu kemahalan," terangnya.FPAN, menurut dia, juga ingin mengetahui apakah PBB mewajibkan memakai panser dari Prancis."Saya kira tidak, ini yang hebat lobi Prancis dan ini aneh beli senjata pakai kredit ekspor. Kita ini negara yang uangnya pas-pasan malah uangnya langsung diberikan, kok malah manut (nurut) sama Prancis," papar Djoko."Kalau aturannya memakai panser, ya PBB yang menyewa dan kita tinggal memakai," lanjutnya.Dikatakan dia, tidak ada panser yang ready stock seperti yang diungkapkan pemerintah. "Saya kira ini panser bekas. Kita minta tidak dilakukan pembayaran sebelum ada verifikasi," cetus Djoko.Dephan memutuskan tidak akan membuka tender pembelian panser lantaran kendaraan tempur bagi pasukan TNI yang akan dikirim ke Libanon ini akan dibeli langsung ke pabriknya di Prancis. (aan/nrl)