.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan peringkat pertama Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 untuk kategori pagu sedang. Adapun capaian ini merupakan kali ketiga usai sebelumnya menerima penghargaan yang sama di tahun 2020 dan 2021.
Mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang digelar hybrid dari Ballroom Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, kemarin.
Dalam arahannya, Sri Mulyani berpesan agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBN harus bisa menjadi solusi kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, perekonomian Indonesia yang meningkat patut disyukuri di tengah situasi dunia yang semakin tidak mudah. Pemerintah terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (18/5/2023).
Meski kinerja anggaran K/L telah baik, Sri Mulyani mengatakan masih perlu akselerasi terhadap kualitas belanja yang dilakukan. Dengan demikian, APBN dapat memberikan manfaat yang lebih besar, khususnya kepada kehidupan masyarakat serta perekonomian Indonesia.
"Fokus kita pada dampak dan impact-nya," imbuhnya.
Sri Mulyani menambahkan dalam Rakornas kali ini mengusung tema 'Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia'. Ia menyampaikan tema ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem, menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta mendorong investasi.
Sebagai informasi, dalam acara ini terdapat beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh penghargaan. Untuk kategori pagu besar, lima besar terbaik dianugerahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenkumHAM, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung (MA).
Kemudian untuk pagu sedang, yaitu Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sedangkan untuk kategori pagu kecil, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan KemenPAN-RB.
(anl/ega)
