.webp)
Peringatan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintah daerah terkait perbaikan jalan rusak. Jokowi meminta pemerintah daerah tetap menjalankan tanggung jawabnya meski sebagian perbaikan jalan rusak diambil alih oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023). Jokowi mengatakan banyak jalan kabupaten di Sumut yang kondisinya rusak.
"Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600, yang rusak kira-kira 260-an. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 kilometer. Jalan provinsi yang rusak kira-kira 340 kilometer. Ini jalan provinsi. Jalan kabupaten ini yang banyak yang rusak. Dari 33 ribu, 33 ribu kilometer di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13 ribu kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara, Labura," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Labuhanbatu Utara (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Jokowi mengatakan jalan rusak di Labura ini bakal segera diperbaiki. Perbaikan jalan ditargetkan mulai Juli mendatang.
"Di sini ada 13 kilometer, kemudian yang menuju Tanjung Leidong ada 17 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama dengan ini. Ini yang segera kita perbaiki. Nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli, Juli," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengatakan pemerintah pusat siap mengambil alih perbaikan jalan rusak. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan mengenai tugas dan tanggung jawab kepala daerah.
"Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," ujar Jokowi.
Jokowi juga menanggapi perihal Sumut menjadi salah satu provinsi dengan jalan rusak terbanyak di Indonesia. Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak memerlukan waktu karena jumlahnya banyak.
"Ya itulah kita cek ke lapangan dan segera kita perbaiki, tapi ini perlu waktu karena tadi yang rusak kan angkanya udah tahu semuanya, banyak," kata Jokowi setelah meninjau jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Sumut. Jokowi menjawab pertanyaan soal jalan rusak di Sumut menjadi salah satu yang terparah.
Jokowi mengaku kerap mendapatkan informasi jalan rusak dari sejumlah sumber mulai dari Kementerian PUPR hingga aduan masyarakat. Aduan dari masyarakat tersebut segera ditindaklanjuti.
"Saya dapat dari PU dapat, saya dari masyarakat lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya miliki semuanya dapat. Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke Instagram, Twitter, Facebook, yang kita miliki," ujar Jokowi.
Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya
Simak Video 'Jokowi Sidak Jalan Rusak di Jambi-Ambil Alih Perbaikan':
Jokowi Ingatkan Tanggung Jawab Daerah
Jokowi menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan di Sumut. Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab memperbaiki jalan.
"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (17/5).
Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak di Sumut segera dikerjakan pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Jokowi, tetapi juga jalan di Asahan.
"Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," imbuhnya.
Selain di dua jalan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Sumut. "Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," imbuhnya.
Jokowi menegaskan perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Jika jalur tersebut terganggu, hal itu berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.
"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," ujarJokowi.
