.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti beberapa isu dalam pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Puan menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hingga mengapresiasi penanganan mudik 2023.
Pembukaan Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2022-2023 digelar dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Puan.
Puan mulanya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri, dan pekerja sosial yang telah bekerja keras menjamin kelancaran mudik Lebaran 2023. Atas kinerja tersebut, masyarakat disebut dapat merayakan Idul Fitri di daerah masing-masing dengan aman dan nyaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai pekerja sosial yang telah bekerja keras, menjamin kelancaran mudik lebaran tahun ini," tutur Puan dalam pidatonya di ruang paripurna DPR RI, Selasa (16/5).
Puan kemudian menyoroti soal aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ia meminta pemerintah mencari solusi mengatasi situasi yang tak aman di Papua. Puan tak ingin ada korban lain akibat kekerasan KKB ini.
"Aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua juga menjadi perhatian DPR RI," kata Puan.
"Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil," lanjutnya.
Selain itu, Puan menekankan pengawasan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Puan, DPR akan memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat berjalan dengan lancar.
"Tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat Kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, sehingga memastikan bahwa Pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur, dan adil," ungkapnya.
Lebih lanjut, di masa persidangan V ini, Puan menjelaskan agenda utama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI adalah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2024. Menurutnya APBN 2024 mesti digunakan untuk program prioritas.
"APBN Tahun Anggaran 2024, merupakan APBN terakhir dari periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Oleh karena itu, prioritas APBN Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia," jelas Puan.
Terkait pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI disebutnya akan memprioritaskan penyelesaian pembahasan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I. Selain itu juga untuk RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas RUU prioritas Tahun 2023.
Kesembilan RUU tersebut adalah RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Selanjutnya, RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), serta RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
(dwr/eva)
