.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot menteri-menteri ikut nyaleg di Pemilu 2024 yang mengabaikan tugasnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh para menteri untuk kepentingan pemilu.
"Sekalipun aturan tidak meminta mereka mundur, mestinya Presiden memahami ada potensi penggunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan politik praktis para menteri," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (15/5/2023).
Kurnia menyebut ICW tak kaget dengan pernyataan Jokowi. ICW menyebut Jokowi memberikan peluang atas adanya konflik kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ICW tentu tidak terkejut lagi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai menteri-menteri yang tidak harus mengundurkan diri tatkala akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Sedari awal kami menilai Presiden memang selalu permisif dengan situasi konflik kepentingan," ujarnya.
"Ada cara lain sebenarnya jika Presiden tidak sepakat dengan pengunduran diri para menteri tersebut, yakni mengganti mereka. Akan tetapi, desakan itu seperti mendorong tronton mogok. Sebab, Presiden tidak mungkin mengambilnya, karena dia sendiri sudah secara tegas membiarkan situasi konflik kepentingan terjadi," sambungnya.
Dia mengatakan menteri-menteri yang maju sebagai peserta Pemilu 2024 harusnya malu jika tak mengundurkan diri dari jabatannya.
"Di luar itu, selayaknya menteri-menteri yang maju sebagai calon anggota legislatif dan bersikukuh tidak mundur itu malu dengan keputusannya," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilu 2024. Apa kata Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
"Yang harus kita tahu secara aturan diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak ganggu tugas keseharian," kata Jokowi seusai acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi di Istora Senayan, Minggu (14/5).
Jokowi mengatakan melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Jika memang kegiatan sebagai caleg mengganggu tugas-tugas menteri, menteri tersebut bisa saja diganti.
"Ketiga, saya selalu evaluasi. Kalau ganggu, memang kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Gitu aja. Udah," tegasnya.
(azh/haf)
