.webp)
Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dinilai sebagai langkah antisipatif dari pemerintah dalam menghadapi bonus demografi ke depan. Pakar Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada Prof Tadjudin Noer Effendi menyebut UUCK dapat menjadi kunci untuk menyerap bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.
Tadjudin menjabarkan pada tahun 2035 Indonesia berada pada puncak bonus demografi. Pada tahun tersebut 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 148,5 juta merupakan pemuda usia produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa.
"Sehingga lahirnya UUCK ini dapat menjadi formulasi yang disiapkan pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi yang tidak lama lagi akan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, di usia produktif yang hampir mencapai 65% mereka harus diciptakan lapangan kerja," kata Prof Tadjudin Noer Effendi, dalam sebuah podcast dengan media nasional, dikutip Senin (15/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tadjudin menambahkan UU Cipta Kerja juga merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah yang harus didukung dan diimplementasikan dengan baik. Selain memperbaiki iklim investasi, regulasi tersebut disebutnya juga memberikan dukungan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah dan menciptakan lapangan kerja.
"Karena UU Cipta Kerja ini melakukan perombakan struktural untuk perbaikan yang terkait dengan ekosistem investasi yang tujuannya untuk menciptakan peluang kerja. Termasuk permasalahan tumpang tindih peraturan yang selama ini disinyalir jadi penghambat investasi masuk ke dalam negeri," tutur Tadjudin.
Tadjuddin menjelaskan pada proses perencanaannya, para pejabat terkait membuat keputusan bahwa undang-undang yang tumpang tindih itu kemudian harus disederhanakan, harus diberikan penjelasan yang lebih detail. Dengan begitu investasi usaha besar atau UMKM dapat berkembang dan peluang kerja terbentuk.
"Dari sinilah penyederhanaannya menjadi UU Cipta Kerja dengan tujuan memudahkan pendirian usaha, memudahkan investasi di Indonesia, bahkan perlindungan lingkungan termasuk di dalam UUCK," ujar Tadjudin.
(ncm/ega)
