.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan capaian kinerja dalam simposium internasional Advancing the Global Health Agenda - From Nagasaki to The World. Ia mengatakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan telah menjangkau lebih dari 90% penduduk Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Dalam acara yang diselenggarakan World Bank Group dan Joint Learning Network (JLN) tersebut, Ghufron menuturkan kehadiran Program JKN membawa kemajuan yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Melalui Universal Health Coverage (UHC) Program JKN, negara memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang setara dan berkualitas.
Program JKN juga terbukti mengurangi porsi pengeluaran out of pocket (OOP) dalam total belanja kesehatan hingga menjadi setengahnya. Dalam 8 tahun (2013-2021), porsi pengeluaran ini berkurang dari 49% menjadi 25%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran yang hanya dapat dicapai oleh beberapa negara multipayer. Indonesia mengonsolidasikan lebih dari 300 kumpulan risiko (risk pools) ke dalam satu risk pool, sehingga memungkinkan subsidi dari yang sehat ke yang sakit, dari populasi yang bekerja hingga yang tidak bekerja," jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).
"BPJS Kesehatan sendiri dihadirkan negara sebagai single payer layanan kesehatan untuk memaksimalkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan Program JKN. Dalam sistem jaminan sosial Jepang, setiap pasien harus membayar 30% dari total biaya setiap kunjungan pasien ke rumah sakit. Hal ini dapat mendorong perawatan yang tidak perlu atau berlebihan (over treatment)," sambungnya.
Langkah Jaga Keberlangsungan JKN
Lebih lanjut, Ghufron memaparkan sejumlah langkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan Program JKN. Misalnya, melalui intensifikasi pengumpulan iuran peserta JKN dengan mengembangkan lebih dari 950.000 saluran pembayaran, seperti autodebet, fasilitas jaringan perbankan mitra BPJS Kesehatan (ATM, mobile banking, internet banking), gerai minimarket, Kader JKN, dan sebagainya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan inovasi pembiayaan melalui Program Donasi JKN dengan melibatkan filantropi/badan usaha sebagai donaturnya. Pemerintah juga menetapkan regulasi yang mengatur agar 37,5% pembayaran pajak tembakau dari produksi tembakau pemerintah daerah dialokasikan untuk iuran Program JKN.
Upaya BPJS Kesehatan Respons Pandemi
Ghufron menilai pandemi COVID-19 telah meningkatkan kesadaran untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan negara. Indonesia diketahui menjadi negara paling parah terdampak COVID-19 di kawasan Asia Timur dan Pasifik selama tahun 2020-2022. Namun menurutnya, Indonesia mampu merespons dengan kuat, terutama di bidang vaksinasi.
Ia mengatakan hal ini tak lepas dari peran sistem yang dibangun oleh BPJS Kesehatan. Melalui Aplikasi P-Care yang digunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, proses vaksinasi COVID-19 pun bisa berjalan dengan lebih cepat.
"Ekosistem kesehatan digital berkembang pesat meningkat, termasuk telemedicine. Saat ini peserta JKN tidak perlu lagi mengantre lama di fasilitas kesehatan, sebab bisa mengambil nomor antrean secara online di mana saja melalui Aplikasi Mobile JKN," ujar Ghufron.
"Waktu tunggu antrean di fasilitas kesehatan berkurang dari rata-rata 6 jam pada tahun 2020 menjadi 2,5 jam pada tahun 2023. Layanan promosi, pencegahan, skrining dan konsultasi diperkuat, sehingga bukan hanya peserta JKN yang sakit saja yang dapat memanfaatkan layanan JKN tetapi juga yang sehat dapat memanfaatkannya," tegas Ghufron.
Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut hadir Prof. Kara Hanson yang mewakili Nagasaki University dan London School of Hygiene and Tropical Medicines Country, serta tokoh-tokoh ternama lainnya yang merupakan perwakilan dari beberapa negara lintas benua.
(prf/ega)
