Reshuffle Bisa Terjadi Kapan Saja

Jakarta - Reshuffle jilid II Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kemungkinan besar akan dilakukan Presiden Susilo B Yudhoyono (SBY). Waktu evaluasi kinerja dan capaian target para menteri, bisa kapan saja tak terbatas 20 Oktober 2006. Demikian diungkapkan Ketum DPP PAN Soetrisno Bachir pada wartawan mengenai hasil pertemuannya secara pribadi dengan SBY di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta (8/9/2006)."Mas Tris (Sutisno), saya (SBY) pernah mengatakan pada Anda memang akan saya kaji ulang beberapa (menteri) kalau performancenya tidak bagus atau tidak cocok. Reshuffle itu mungkin saja ada. Tapi tidak bisa dibatasi 20 Oktober, nanti kita lihat perkembangan berikutnya," papar Soetrisno menirukan pernyataan SBY pada dirinya. Setidaknya ada 16 materi hasil kajian DPP PAN yang disampaikan Soetrisno ke Presiden SBY dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam siang ini. Salah satu yang ia usulkan adalah reshuffle tim ekonomi. "Kita lihat di daerah-daerah, dunia usaha kurang bergerak. Artinya segala usaha harus kita arahkan ke sana. Kalau makro saja itu kan tidak cukup. Tapi bagaimana sektor riil bergerak, sebab itu otomatis akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan," papar Soetrisno tentang alasan perombakan tim ekonomi yang ia usulkan. Di sektor rill ada dua menteri, yakni Menteri Perdagangan Marie Elka Pengestu dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Tapi dengan alasan etika, Soetrisno tidak bersedia menyebut mana diantara mereka yang menurut kajian DPP PAN layak diganti. Yakin Aman Pihak DPP PAN sendiri sama sekali tidak berniat mengajukan nama calon pengganti. Meski beberapa anggota PAN adalah pakar ekonomi ternama, belum tentu mereka cocok sebagai menteri. Saat ini PAN memiliki 3 kursi di KIB, yakni Mendiknas Bambang Sudibyo, Menhub Hatta radjasa dan Menkes Siti Fadillah Supari. Soetrisno pun yakin 3 menterinya itu tidak akan diganti karena kinerjanya dinilai bagus. Dia pun menyatakan tidak akan mengajukan penambahan jatah. "Masa yang sudah bagus gitu diganti, mana mungkin. Memang itu hak preogatif Presiden, tapi hal yang mustahil," ujarnya. (ary/)