Polda Kepri Cekal Pertemuan Aktivis LSM di Batam

Jakarta - Rencana pertemuan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bertajuk International People's Forum 15-17 September di Asrama Haji Batam terancam batal. Hingga saat ini Polda Kepulauan Riau melarang rencana pertemuan ratusan aktivis LSM tersebut."Polda Kepri mengirimkan surat yang menyatakan tidak dapat memberikan rekomendasi kegiatan pertemuan masyarakat sipil. Polisi melarang pertemuan dengan 3 alasan. Kami menyatakan protes keras terhadap Polda Kepri dan menyesalkan penerbitan surat penolakan pemberian rekomendasi tersebut," kata Deputi Direktur International NGO forum on Indonesian Development (Infid) Dian Kartikasari dalam rilisnya yang diterima detikcom, Jumat (8/9/2006).Pelarangan pertemuan aktivis LSM nasional dan internasional di Batam, Kepulauan Riau, ini sudah beredar sejak beberapa hari lalu. Kapolda Kepri Brigjen Pol Sutarman beberapa kali menyatakan tidak akan mengizinkan pertemuan dengan alasan pertemuan hanya memicu ketidakstabilan dan kerusuhan di Batam. "Jelas pernyataan Kapolda itu tidak pantas diucapkan seorang Kapolda, " kata Dian.Dalam surat yang dikirim ke Direktur Infid, ada tiga alasan polisi melarang pertemuan tersebut. Pertama dari segi politik, sangat tidak menguntungkan Indonesia khususnya Batam, mengingat sedang ada kegiatan IMF/Wold Bank di Singapura. Sementara kegiatan menyangkut NGO dari berbagai negara apabila pelaksanaan kurang baik, maka Indonesia akan terkena dampaknya.Alasan kedua, dari segi ekonomi kegiatan itu sangat tidak menguntungkan Indonesia khususnya Batam, yang mana pemerintah sedang menerapkan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Ada kekhawatiran para pengusaha di kawasan industri Batamindo terhadap kegiatan yang diselenggarakan Infid terhadap para pekerjanya.Ketiga, dari segi keamanan, dengan adanya pernyataan sikap 18 LSM lokal Batam yang menolak dijadikannya Batam sebagai tempat pertemuan dan demonstrasi bagi LSM luar negeri dan meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin yang dapat memicu terjadinya konflik."Kami sangat menyesalkan sikap Polda Riau dan protes keras atas sikap Kapolda yang menerbitkan surat penolakan. Semestinya Polda Kepri bisa mengerti maksud dan tujuan diselenggarakannya pertemuan ini, yang semata-mata prihatin dengan perilaku lembaga pemberi utang seperti IMF dan Bank Dunia yang selalui melaksanakan agenda-agenda terselubung dalam setiap keputusan pemberian utang," ujar Dian.Sedianya pertemuan aktivis LSM ini akan diikuti oleh sekitar 900 orang. Dari jumlah tersebut, 200 orang di antaranya berasal dari berbagai negara dan sisanya aktivis LSM nasional dan lokal. (jon/nrl)