Komisi I Minta Pembelian Panser Dilakukan Transparan

Jakarta - Komisi I DPR dapat memahami usul Menhan Juwono Sudarsono terkait anggaran keberangkatan pasukan perdamaian TNI ke Libanon. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Apa saja?"Komisi I setuju asal proses pembelian panser transparan dan akuntabel, kualitas juga diperhatikan, serta harus memperhatikan diversifikasi pengadaan, tidak hanya fokus satu negara yaitu Amerika dan Eropa Barat," kata Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2006).Theo menambahkan, pemerintah perlu mempersiapkan contigency plan untuk menghadapi situasi dalam misi perdamaian ini. Untuk itu pasukan yang diberangkatkan harus dilengkapi persenjataan yang memadai dan pengetahuan sosial, budaya, politik serta akar konflik yang terjadi.Komisi I juga meminta tugas pasukan TNI dalam misi perdamaian ini murni menjaga perdamaian, tidak lebih dari itu. Sebab jika ikut dalam pelucutan senjara dan lain-lain, akan menimbulkan masalah baru."Pelaksanaan tugas sebagai bagian UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) harus sesuai dengan mandat PBB yang titik beratnya menjaga perdamaian," jelasnya. (san/sss)