.webp)
KPK sedang mengusut harta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana, yang jadi sorotan publik gara-gara pamer hidup mewah. KPK mengatakan Reihana memiliki enam rekening bank, tapi hanya satu yang dilaporkan dalam LHKPN.
"Ada enam (rekening bank). Yang dilaporin satu," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).
Dia mengatakan Reihana juga pernah diklarifikasi terkait LHKPN pada 2021. Saat itu, KPK menemukan Reihana tidak jujur dalam melaporkan kepemilikan rekening bank.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu ramai saya tanya, ini pernah (diklarifikasi) pas 2021. Lalu hasilnya apa? Nggak ada. Baru kita tahu banknya kok nggak dilaporin yang lima. Sekarang nggak dilaporin lagi," ujar Pahala.
Reihana telah menjalani klarifikasi pada Senin (8/5). Dalam klarifikasi itu, Reihana mengaku LHKPN miliknya diisi oleh stafnya.
Pahala mengaku KPK tidak mempersoalkan dalih yang digunakan Reihana. Menurutnya, KPK fokus pada kekayaan Reihana yang dinilai tidak sesuai dengan profil dan jabatan yang diembannya.
"Kalau tanggung jawab mah tetap yang namanya. Yang ngisi siapa nggak penting dan salah juga. Tapi akibatnya begitu kita tanya, ini kita dapat informasi kenapa bankmu nggak diisi, 'oh itu staf saya yang isi'. Kenapa kamu nggak ada penambahan harta? Padahal kalau dilihat dari penerimaannya dan pengeluarannya kan, 'oh itu staf saya yang isi'," jelas Pahala.
"Jadi kalau ditanya staf saya, staf saya. Jadi ngisi stafnya itu bukan soal siapa yang ngisi tapi dia jadi lepas tanggung jawab," tambahnya.
Data perbankan dari enam rekening milik Reihana kini telah dikantongi KPK. Kadinkes Lampung itu bakal dipanggil lagi untuk diklarifikasi mengenai asal usul kekayaannya pada pekan depan.
"Beberapa rekening bank tidak dilaporkan nah baru kemarin kita dapat rekening banknya. Kita lihat isinya dan kita putuskan minggu depan kita panggil (lagi)," kata Pahala kepada wartawan, Selasa (9/5).
Simak Video: Kadinkes Lampung Irit Bicara Usai Klarifikasi Harta di KPK
