.webp)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menyerahkan sertifikat akreditasi bagi 27 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Adapun 27 LPH tersebut diharapkan menjadi mitra strategis BPJPH dalam mewujudkan layanan Jaminan Produk Halal (JPH) yang lebih optimal bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal melalui jalur reguler.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham usai menyerahkan sertifikat akreditasi bagi 27 LPH di Jakarta, Minggu (7/5).
"Dengan bertambahnya jumlah LPH ini saya berharap pelayanan sertifikasi halal khususnya yang melalui skema reguler menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah," ungkap Aqil Irham dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebutkan penambahan 27 LPH tersebut menambah 28 LPH yang telah beroperasi sebelumnya. Sehingga saat ini tersedia 55 LPH yang tersebar di berbagai daerah untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.
Lebih lanjut, Aqil mengatakan bertambahnya jumlah LPH merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendorong akselerasi sertifikasi halal.
Menurutnya, ketersediaan LPH yang semakin banyak diharapkan membawa implikasi positif bagi upaya pencapaian target jangka pendek yakni 1 juta produk bersertifikat halal di tahun 2023 dan target 10 juta produk bersertifikat halal di tahun 2024.
"Saya juga mendorong agar LPH-LPH yang kini sudah tersebar di seluruh Indonesia supaya mengoptimalkan peranannya sesuai regulasi, sehingga pelaku usaha dapat terlayani dengan sebaik-baiknya," ungkap Aqil.
"Selain itu, LPH-LPH yang ada juga diharapkan untuk dapat mengatur strategi masing-masing secara profesional, berkompetisi secara positif untuk dapat menjadi pilihan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal," sambungnya.
Menurutnya, LPH memegang peranan penting dalam proses sertifikasi halal melalui jalur reguler yang cakupan jenis produknya banyak dan dalam jumlah yang besar. Dalam proses sertifikasi halal jalur reguler, sesuai ketentuan regulasi JPH, produk harus melalui tahapan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilaksanakan oleh auditor halal pada LPH.
"Jenis produk yang wajib disertifikasi halal secara reguler jumlahnya banyak dan mempunyai kontribusi yang besar dalam jumlah produk bersertifikat halal," kata Aqil.
Berikut ini nama 27 LPH yang menerima sertifikat akreditasi:
1. LPH Wildanun Mukhaladun Mataram
2. LPH Universitas Negeri Padang (UNP)
3. LPH UIN Alauddin Makassar
4. LPH UIN Raden Intan Lampung
5. LPH UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6.LPH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. LPH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember
8. LPH UIN Sunan Ampel Surabaya
9. LPH Almahyra Bogor
10. LPH Universitas Trunojoyo Madura
11. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta
12. LPH Pusat Kajian dan Advokasi Halal (PUSJILAL) Gowa
13. LPH Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang
14. LPH Yayasan Halal Thoyib Barokah Cianjur
15. LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon
16. LPH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
17. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor
18. LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Lampung
19. LPH PT Surveyor Indonesia
20. LPH PT Sucofindo
21. LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya.
22. LPH Zamzami Magelang
23. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang
24. LPH Universitas Pattimura, Ambon
25. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBPJIT) Bandung
26. LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang
27. LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.
(fhs/ega)
