Pembelian Panser Pasukan Garuda Tidak Boleh dari APBN-P
Kamis, 07 Sep 2006 17:40 WIB
Jakarta - Pemerintah berencana membeli 32 panser untuk pasukan Garuda yang akan berangkat ke Libanon. Nilai panser buatan Prancis itu Rp 287 miliar. Namun FPAN meminta dana pembelian panser tidak diambil dari APBN-P 2006."Tapi dari APBN 2007 saja, biar nanti pembahasannya lebih komprehensif. Biar tidak tergesa-gesa," kata Ketua FPAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (7/9/2006).Menurutnya, jika ingin membeli panser baru, minimal butuh waktu sekitar 6 bulan. "Saya khawatir pembelian tank itu seperti disusulkan, karena pencairan APBN-P tinggal satu bulan lagi," kata dia.Sementara anggota Panitia Anggaran dari FPAN Patrialis Akbar mengatakan, pembelian panser harus dilakukan secara hati-hati dan dipikirkan apakah memang diperlukan atau tidak."Biayanya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, jadi harus hati-hati," pintanya.Namun diakui Patrialis, dalam misi ke Libanon, pasukan Indonesia membutuhkan panser untuk melindungi dirinya."Mereka bertugas dalam wilayah seluas 120 km, jadi memang butuh untuk perlindungan. Tapi kalau bisa dipertanggungjawabkan pembeliannya, why not," cetus dia.
(umi/sss)











































