FPD: FPDIP Jangan Cari Sensasi Lewat Hak Interpelasi

Jakarta - Niatan FPDIP menggalang pengajuan hak interpelasi impor beras disoroti Fraksi Partai Demokrat (FPD). FPD mewanti-wanti FPDIP jangan sekadar mencari popularitas."Setiap anggota DPR punya hak, tapi jangan gunakan hak untuk mencari popularitas. Tapi gunakan hak dengan benar," kata Wakil Ketua Fraksi PD, Jhony Allen Marbun, di sela Rakernas I PD di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (7/9/2006).Jhony mengingatkan, impor beras adalah persoalan yang sangat teknis. Karena itu, persoalan ini tidak patut dibawa ke ranah politik."Persoalan teknis jangan dibawa-bawa ke politik. Dalam hal ini kita harus bicara data. Pemerintah pun dalam hal ini harus punya data yang satu," tuturnya.Tidak hanya itu, Jhony juga mempertanyakan data impor beras yang dimiliki FPDIP. Dia berharap, fraksi dari partai berlambang banteng gemuk itu tidak menggalang interpelasi dengan data yang tidak kuat."Dari mana datanya dan konversinya bagaimana. Partai kan bukan operator," tukas Jhony.Rencana pemerintah melakukan impor beras kembali membuat kandang banteng di DPR meradang. FPDIP menilai rencana pemerintah itu tidak tepat. Mereka berencana akan mengusulkan pengajuan hak interpelasi kepada pimpinan DPR sebelum rapat paripurna 9 September.Subsidi Kepada Petani Jhony mengatakan, PD mengusulkan pemerintah memberikan insentif kepada petani. Usulan ini akan menjadi salah satu rekomendasi Rakernas I PD."Bisa dalam bentuk subsidi atau menetapkan harga gabah kering. Memang tidak semudah yang dibicarakan, tapi ini akan menjadi rekomendasi partai," katanya. (djo/nrl)