.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah berkomunikasi dengan otoritas Myanmar agar 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) segera dipulangkan. Jokowi mengatakan para WNI itu tertipu dibawa ke daerah konflik.
"Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana bisa dipulangkan. Ini kan penipuan, dibawa ke tempat yang tidak diinginkan mereka," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengatakan langkah-langkah evakuasi sudah diupayakan oleh Menlu RI Retno LP Marsudi. Jokowi berharap para WNI itu segera pulang ke Tanah Air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sedang berusaha membawa dan mengevakuasi agar mereka keluar. Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu, sudah dan sedang berusaha melakukan evakuasi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menyebut 20 WNI yang menjadi korban TPPO dikirim ke Myanmar secara ilegal. Sebab, mereka tidak terdata dalam lalu lintas Myanmar.
"Sebanyak 20 WNI tersebut tidak tercatat dalam lalu lintas imigrasi Myanmar. Sehingga diduga masuk Myanmar secara ilegal," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Kamis (4/5).
Untuk diketahui, dalam mengusut kasus ini, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dia menyatakan para korban berada di wilayah daerah konflik.
"Mereka dideteksi berada di Myawaddy, daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tat Ma Daw) dengan pemberontak Karen," ungkap Djuhandani.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah Myanmar belum dapat menindaklanjuti pengaduan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon.
"Otoritas Myanmar tidak dapat memasuki wilayah Myawaddy karena lokasi tersebut dikuasai oleh pemberontak," imbuhnya.
Kendati begitu, dia menyatakan pemerintah masih terus berkoordinasi guna membantu para WNI. "Kemlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari cara agar dapat membantu para WNI tersebut," ungkap Djuhandani.
"Di antaranya berkoordinasi dengan Regional Support Office BALI PROCESS di Bangkok; berkoordinasi dengan IOM; berkoordinasi dengan IJM (International Justice Mission)," tutupnya.
Simak Video 'Mahfud Sudah Kantongi Sindikat TPPO: Bareskrim Segera Eksekusi':
