Data Stok Beras Simpang Siur, Impor Beras Harus Ditunda
Kamis, 07 Sep 2006 04:24 WIB
Jakarta - Stok beras di sebagian besar provinsi di Indonesia cukup. Impor beras hanya akan menurunkan gairah dan merugikan petani.Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Tani Indonesia (DTI), Ferry Juliyantono, saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (7/8/2006)."Rakor Perberasan di Bandung menyatakan hampir seluruh provinsi memiliki stok beras yang cukup. Hanya ada 3 provinsi yang kekurangan, yakni Riau, Aceh, dan Kalimantan Timur," kata Ferry.Menurut Ferry, hal ini menujukkan data stok beras nasional masih simpang siur. Hal ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, kebijakan impor beras hanya akan merugikan kalangan petani."Baru ada isu impor beras saja harga beras dan gabah di sejumlah daerah sudah turun. Bagaimana kita bisa melindungi petani jika begini terus," ungkap Ferry.Ferry menilai pemerintah tidak pernah memiliki data base perberasan yang jelas. Selama ini, pemerintah hanya berpegang pada ramalan angka produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Itupun masih menggunakan tekhnologi penghitungan statistik yang kadaluarsa."Jika angka kebutuhan beras nasional tidak pernah valid, berarti akan selalu ada impor beras. Dan ini semua pada akhirnya hanya akan merugikan para petani," kata Ferry.Alasan pemerintah untuk menurunkan tingginya harga beras di pasaran tidak bisa begitu saja dibenarkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak harus melakukan impor. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar dengan memborong stok beras yang ada di para petani.Perlu Diawasi KetatMelihat gelagat yang ada, Ferry pesimis pemerintah akan membatalkan rencana impor beras. Menurutnya, jika impor beras memang benar-benar dilakukan, harus ada pengawasan yang cukup ketat dari semua pihak.Semua proses impor beras tersebut harus mendapat pengawalan. Mulai dari tender impor sampai dengan distribusinya ke masyarakat."Jangan biarkan ada pihak yang bermain dalam impor beras. Semua pihak, terutama kalangan DPR, harus melakukan pengawasan yang ketat. Tekanan massa juga bisa dilakukan jika ada penyelewengan," tandas Ferry.
(nvt/)











































