RI Mesti Minta Penjelasan Biaya Operasional ke PBB

Jakarta - Indonesia harus meminta kejelasan kepada PBB apakah lembaga perserikatan negara-negara dunia itu akan membiayai operasional TNI selama di Libanon.Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dalam rapat kerja (raker) dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Panitia Anggaran DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2006)."Kalau dari pembukaan Menteri Keuangan seolah-olah kita mau membiayai. Itu aneh. Padahal mekanisme yang benar PBB yang membiayai. Jadi belum ada info berapa PBB mau bayar kok keluar Rp 355,075 miliar," kata Djoko Susilo.Dia menambahkan, boleh-boleh saja pemerintah memberikan dana talangan untuk pengiriman pasukan, tetapi harus jelas juga PBB mau membayar berapa.Djoko juga melihat ada semacam penyelundupan program, yakni pengiriman tank atau panser dengan anggaran Rp 287 miliar. "Kalau dilihat di Libanon, jalanan rusak, jembatan rusak, mana mungkin tank didaratkan di Beirut dibawa ke selatan. Nggak mungkin itu. Jadi tidak masuk akal," tandasnya.Dia meminta Menteri Keuangan bertanya kepada Menlu atau PBB karena tidak seharusnya Indonesia yang sedang mengalami kesusahan ini membiayai PBB. "Negara Arab yang kaya saja nggak mau keluar duit untuk itu. Kita sudah memberikan pasukan sudah bagus sekali. Biarlah mereka yang membayar karena APBN kita payah," terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (san/)